Negara Oligarki

Apakah “negara oligarki” itu ada? Sebenarnya tidak ada. Yang ada tertulis dalam literasi sejarah pembentukan negara-negara yang diberlakukan sesuai konstitusi formal di pelbagai belahan negara di dunia itu, adalah: negara monarki, negara teokrasi dan negara demokrasi. Tetapi ketika “negara oligarki” itu telah dianggap dan disebut ada, maka koeksistensinya bakal melibas seluruh sistem yang ada, baik monarki, teokrasi maupun demokrasi. Artinya, “negara oligarki” bisa saja ada dan melekat di negara yang semula menganut ketiga sistem negara itu. Bahkan, suatu bentuk “negara oligarki” itu bisa “tumbuh dan hidup” menuju titik kesempurnaannya, disebut sebagai negara plutokrasi. Negara plutokrasi, tidak seperti “negara oligarki”yang bisa “dibuat dan direkayasa” ada oleh siapa saja, tetapi negara plutokrasi hanya dibuat dan direkayasa oleh segelintir orang dan atau kelompok orang-orang “super kaya” yang kemudian mengendalikan semua sistem negara. Jadi, tidak semua di “negara oligarki” bisa menjadi negara plutokrasi, sebaliknya di negara plutokrasi sudah pasti bisa menjadi “negara oligarki”. Singkatnya, sesungguhnya “negara oligarki” itu, adalah negara kejadian, negara yang ditandai dengan gejala terjadi dikuasai hanya oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan “luas” dan “tak terbatas” atas akses ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya di suatu negara. Melansir Thougthco, kata “oligarki” sendiri berasal dari Yunani, “oligarkhes”, yang berarti “sedikit yang memerintah”. Pertanyaannya, dalam konteks negara Indonesia, apakah gejala-gejala sebagai “negara oligarki” telah ada dan berkembang di negara kita? Di kekinian di negara Indonesia boleh jadi sedang berproses secara laten menuju ke sana dan “media tanam” yang menyuburkan lahan persemaian “negara oligarki” itu, adalah rezim penguasa kekuasaan Presiden Jokowi. Padahal, pedoman dan landasan negara Indonesia berdasarkan konstitusi formal UUD 1945 dan Pancasila yang justru secara nilai dan normatifnya saja sudah dan sangat jauh bertentangan. Jokowi pun yang representatif mewakili pemerintahan sipil dipilih berdasarkan sistem demokrasi. Tetapi, mengapa negara dengan gejala-gejala mengarah keterbentukan “negara oligarki” itu malah menjadi semakin niscaya dan nyata? Biang kerok dimulai munculnya gejala “negara oligarki”, adalah pada periode kedua pemerintahan Jokowi, ketika Pilpresnya terjerat sistem Preshold 20%. Itu strategi setting-an awal yang sesungguhnya tujuannya untuk tetap memenangkan incumbent. Ketika itu terbukti Prabowo-Sandi kalah dan sekalipun merasa dicurangi, MK kemudian menggelar sidang atas legal standing yang diajukan oleh Prabowo-Sandi. MK yang memang sudah konspiratif dengan incumbent, hasilnya tetap memenangkan Jokowi. Terlebih, kemudian Prabowo-Sandi ikut bergabung ke dalam kabinet Jokowi. Paripurna sudah koalisi partai Jokowi-Prabowo —karena Gerindra juga ikut bergabung, menguasai 82% suara di parlemen. Jokowi pun berkuasa semakin “penuh dan paripurna”, mewujud otoritarianisme-otoriter. Lembaga parlemen DPR-MPR nyaris lumpuh menyambung menyuarakan “lidah” aspirasi rakyat. Pun diikuti oleh lembaga tinggi lainnya, MA dan MK representasi yudikasi hukum, toh praksisnya hanya semakin berkiblat seolah “kinerjanya” hanya dikomandoi Istana, akibatnya banyak kasus dan modus ketidakadilan hukum muncul ke permukaan dan meradang: Produk-produk Undang-Undang pun, seperti: UU KPK, UU Omnibuslaw, UU BRIN, UU IKN, terakhir RUU RKUHP, hanya mengikuti selera “seenak udel” rezim penguasa tanpa kajian, tanpa dialog dan selalu “lolos” uji materi karena MK sudah “terbeli”. Ditambah garda keamanan, Kepolisian dan TNI, justru kemudian hanya “mengamankan” orang dan atau kelompok yang berseberangan dan yang tidak sesuai dengan rezim, meski “legal standing” hukum bakal berdampak semakin merugikan dan memenderitakan rakyat, rezim seolah kerap tak peduli, banyak orang dari LSM oposisi, bahkan para habaib, kiai dan ulama dipersekusi dan dikriminalisasi harus menebusnya dengan dipenjarakan. Dalam kondisi demikian Jokowi pun semakin menjauh, bahkan “mengucilkan diri” secara eksklusif sebagai pemegang mandat rakyat, bahkan kebijakan dan keputusannya banyak menentang dan bertentangan dengan kepentingan dan kehendak kedaulatan rakyat itu sendiri. Dan ternyata, semua itu hanya dikendalikan oleh “segelintir orang” yang justru berada di kabinetnya. LBP selaku Menko Marinves, sungguh menjadi sangat sentral dan superior, bak Perdana Menteri yang mengurusi segala urusan negara, melebihi kewenangan Presiden. Yang ironisnya justru diberikan dan diserahkan oleh Presiden sendiri, berkali-kali di banyak kepentingan di bidang strategis —seperti tidak ada menteri atau ahli lainnya menanggulanginya, selain hanya oleh dan kepada LBP. Inilah yang menjadi premis bahwa negara kita tengah berproses secara laten menjadi “negara oligarki”. Sebanyak apa pun lembaga tinggi negara baik di level suprastruktur maupun infrastruktur, termasuk Presiden yang memegang mandat daulat rakyat pun, jika bisa dan harus tunduk kepada hanya “segelintir orang”, seperti LBP Menko Kemarinves itu yang ternyata juga dikendalikan oleh adanya kepentingan “vested interested” yang sangat luar biasa besar kekuatannya, yakni oligarki korporasi konglomerasi. Boleh jadi dikarenakan konspirasi “persekongkolannya” sudah tak bisa dihindari dari keinginannya yang rakus dan serakah, hanya sebagai kompensasi “tanggung rente” yang harus dan wajib dipenuhi oleh rezim, “kadung tangannya sudah dilumuri kotoran perselingkuhan” atas ulahnya sendiri. Hingga, sangat populer dan viral di media sosial, banyak menteri di kabinet Jokowi ada atribut baru dan keren “penguasa-pengusaha”. Inilah juga yang menyatakan bahwa premis adanya “negara oligarki” itu tujuannya pun hanya untuk menyejahterakan kepentingan segelintir orang yang sesungguhnya sudah kaya akan semakin kaya, sementara rakyat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraannya, justru sebaliknya semakin terjerembab ke dalam premis penderitaan kemiskinan dan pemiskinan, dikarenakan negara abai. Tetapi masih ada satu keberuntungan untuk negara kita yang ditinggalkan oleh era reformasi, yaitu adanya amandemen UUD 1945 terkait jabatan Presiden yang dibatasi hanya dua periode. Jika tidak, betapa dengan kekuatan yang sedemikian Jokowi bakal dipastikan akan semakin memparipurnakan semakin menjadikannya negara Indonesia, sebagai “negara oligarki” Oleh karena itu, jadikan momentum Pemilu 2024, termasuk Pilpres, untuk menghentikan semua bahaya laten kekuatan oligarki itu mendulumi dan merusaki negara dengan tanpa ampun baik dalam konteks eskalasi kepentingan politik maupun ekonomi. “Negara Oligarki” dalam konteks eskalasi kepentingan politik isyaratnya bisa dilihat dari pergerakan partai-partai politik eks-anggota partai oligarki, dikarenakan dengan masih adanya kuota Preshold 20%, metamorphosis politik dari partai oligarki itu bisa berubah bentuk: menjadi turunannya, duplikasinya dan atau koloninya. Dari sini baru partai politik oligarki baru yang memenangkan Pemilu itu bersama oligarki korporasi konglomerasi itu akan merajah, merampok dan menggerogoti ekonomi negara, baik APBN, PDB maupun potensi minerba dll SDA akan dikeruk habis-habiskan yang hanya membuat rakyatnya akan sangat semakin menderita saja. Jadi, “negara oligarki” yang tak ada dari menjadi ada, sesungguhnya merupakan bahaya laten yang sama persis bahayanya dengan bayang-bayang kemunculan PKI yang sudah sangat terlarang bagi negara kita kehadiran maupun keberlangsungannya. Bedanya dengan PKI itu, kekuatan kehadiran dan keberlangsungan oligarki itu tengah menjadi kecenderungan yang tengah melanda dunia dan tak ada satu pun kekuatan apa pun yang akan mampu melarangnya. Tanpa kecuali terhadap negara kampiun ekonomi komunis RRC maupun kampiun ekonomi demokrasi Amerika Serikat sekalipun. Bagaimana kita bersama harus menghadapinya? Wallahu a'lam Bishawab Mustikasari, Bekasi, 21 Juli 2022 Dairy Sudarman, adalah pemerhati politik dan kebangsaan.

SHARE:

Artikel Terkait

Laut Dipagari, Dimana Kedaulatan Negara?

Al-Qur’an sebagai Pedoman Hidup dan Bernegara

No Dinasty, No Oligarki

Negara