No Dinasty, No Oligarki

Dan di 2019-2024 ketika Jokowi di periode kedua Presiden lagi, para naga oligarki mendapatkan jalan keleluasaannya sejalan dijalankannya banyak proyek-proyek infrastruktur yang sungguh menggila dari ambisi Jokowi—sekalipun sangat memeras dan menguras APBN. Sehingga, semakin berjibun hutang negara.

Dan bagi para korporasi konglomerasi oligarki di masa-masa itu, adalah disebut masa keemasan terjadi euphoria bisnis rent seeking bagi para pemburu rente begitu bebasnya berkolusi dan berkonspirasi dengan rezim penguasa mengeksplorasi proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Bahkan, rent seeking itu telah merambah mengeksploitasi lahan kayu hutan dan kelapa sawit serta pertambangan sumber daya alam mineral dengan pengadaan energinya.

Dan sinyal masa keemasan itu —seperti mata mutiara Dajjal yang bersinar di dahi kepalanya—aras sumbu cahayanya yang berapi berwarna merah kelam berada di menara Istana Presiden dengan bercokol the silent crime itu di Kabinet Penguasa-Pengusaha.

Puncaknya, terjadi di Pilpres 2024, kendati pun Jokowi gagal meloloskan diri ke periode ketiga dibarikade sang Maha Ratu tuan partainya sendiri. PDIP yang di luar dugaan masih taat konstitusional:

Jokowi bersama dukungan para naga oligarki mengamuk memporak-porandakan MK menjadikan Gibran Rakabuming Raka simbol kejayaan politik dinasti keluarga Jokowi itu sebagai Wapres bersama Prabowo Subianto.

Seperti pemampasan dan perampasan konstitusional bersama Prabowo, terjadi pembalakan Pilpres 2024 —dengan cara pun harus mutlak dimenangkannya: terbukti sangat frauding : dengan cawe-cawe politik Jokowi; bansos politik gentong babi; tangan-tangan kotor aparatur ASN Kepala Desa, Polisi dan TNI, kelicikan rekayasa Sirekap; hingga sokongan oligarki menebar jutaan amplop money politic.

Maka, semenjak itu secara aklamasi sesungguhnya Indonesia mendeklarasikan diri telah dikuasai oleh bibit dua virus penyakit kanker yang sangat mematikan bagi bangsa ini ke depan: kekuatan luar biasa dinasti keluarga Jokowi dan oligarki.

Dan Prabowo Subianto —sekalipun ketika pelantikan pidatonya yang berapi-api menggelorakan kepentingan pro-daulat rakyat dan sebagaimana karya tulis ilmiahnya dalam Paradoks Indonesia menandai perlawanan politiknya terhadap Jokowi dari 2014 hingga 2022, nyatanya Prabowo masih terkunkung, tertelikung dan tersandera oleh kepentingan Jokowi yang lagi-lagi sudah melampaui 100 hari tak ada keputusan-keputusan signifikan yang secara politis bisa “memutus mata rantai kekuatan oligarki” itu:

Malah, Aguan sebagai pemegang inner circle politic Jokowi pada awalnya diberikan status PIK 2 fasilitas keistimewaan PSN; produk susu untuk program makan gratis merk greenfield; atau IKN yang terus ambisiusisme rodanya terus berjalan.

Beserta silent project PSN-PSN apalagi lagi melalui rent seeking kepada para oligarki lainnya yang bakal membuat terkejut publik lagi dan lagi!

Maka, adanya kata dan narasi di bangsa ini: No Dinasty No Oligarki itu hanya sekadar menjadi adagium semata? Sampai kapan?

Jika ini tetap dibiarkan Prabowo Subianto sekalipun secara sadar dituliskannya sendiri dalam Paradoks Indonesia tidak mengubahnya secara revolusioner, maka bangsa yang tengah dipimpinnya itu sendiri dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi tengah menatap dan melangkah jalan kehancuran! Wallahu a’lam Bisshawab.

Babakan Mustikasari-Bekasi, 4 Desember 2024

Dairy Sudarman, Pemred VT Indonesia Center+. Pemerhati politik dan Kebangsaan