OKI Tolak ‘Kesepakatan Abad Ini’ ala Donald Trump
Jeddah (SI Online) – Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyatakan, perdamaian dan keamanan di Palestina tidak akan tercapai tanpa persetujuan semua pihak, termasuk warga Palestina.
Pernyataan OKI merupakan hasil pertemuan darurat yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, Senin 3 Februari 2020.
Pernyataan tersebut merupakan penolakan terhadap rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang diumumkan minggu lalu, yang dengan cepat ditolak oleh Palestina yang menuduhnya bias dan menyerah pada tujuan Israel.
Dalam pernyataannya, OKI mengatakan, rencana yang diumumkan oleh AS harus objektif dalam memuaskan kedua belah pihak dan menolak rencana sepihak yang tidak memenuhi tuntutan Palestina.
“OKI berdiri oleh rakyat Palestina dan pemerintah Palestina untuk mendirikan negara dan mengamankan bantuan dan kehidupan yang bermartabat bagi mereka,” ungkapnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (4/2/2020).
Pernyataan itu juga meminta Sekretaris Jenderal OKI untuk campur tangan dan sepenuhnya menolak setiap resolusi yang tidak menguntungkan perjuangan Palestina.
Organisasi itu juga mengulangi seruan agar negara-negara anggota OKI untuk berkomunikasi dengan organisasi internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk membuat resolusi yang akan menguntungkan perjuangan Palestina.
Sebelumnya, seperti dilansir Anadolu, dalam pidato pembukaannya, Sekretaris Jenderal OKI Yusuf bin Ahmed Al-Othaimeen mengatakan solusi apa pun untuk masalah Palestina “harus didasarkan pada pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan terintegrasi secara geografis, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.”
“Kami memperbarui komitmen kami untuk terus terlibat dalam upaya yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, keamanan, stabilitas, dan keadilan, sesuai dengan resolusi internasional dan inisiatif perdamaian Arab,” tambahnya.
Dia juga menegaskan kembali dukungan OKI untuk “Otoritas Palestina dan pilihan rakyat”.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengecam apa yang disebut rencana perdamaian Timur Tengah sebagai upaya untuk “membenarkan pendudukan dan aneksasi Israel atas Yerusalem dan Tepi Barat”.
“Rencana ini bertentangan dengan semua parameter internasional untuk solusi yang adil, komprehensif dan permanen dari masalah Palestina, terutama perbatasan, permukiman ilegal, dan status Yerusalem dan pengungsi,” kata Cavusoglu.
red: asyakira
