Ormas Islam Jabar Satu Suara Tolak Kebijakan Diskriminatif KDM, FUUI: Hentikan Segala Bentuk Kegaduhan!
“Tidak dilibatkannya instansi terkait terlihat juga misalnya pada kebijakan anak sekolah nakal dimasukan barak militer, apakah kebijakan ini sudah dikoordinasikan bersama para pakar pendidikan termasuk pakar ilmu jiwa anak? Begitu pula perihal ruang kelas jadi 50 anak, apakah sudah melibatkan atau berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan para pakar psikolog pendidikan?,” tanyanya.
Terkait kebijakan rombongan belajar 50 anak per kelas, KH Athian menekankan seharusnya ada penelitian mendalam dan pelibatan ahli dalam bidang pendidikan, termasuk dari ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis yang memiliki banyak lembaga pendidikan serta pengalaman luas di dunia pendidikan.
Contoh lain dari pola kepemimpinan yang tidak koordinatif ini terlihat dari kebijakan pengubahan nama RS Al Ihsan menjadi Welas Asih yang dilakukan tanpa melibatkan para tokoh masyarakat dan ulama.
“Faktor kedua yang menjadi sumber masalah adalah ketegangan dengan umat Islam mayoritas masyarakat Jawa Barat, lewat berbagai kebijakan yang seringkali kontra produktif dan menimbulkan keresahan. Begitu pula dengan berbagai postingan di akun media sosialnya yang menurut akidah Islam sudah masuk kategori musyrik,” ungkap KH Athian.
Meskipun mengakui bahwa urusan keyakinan dan ritual merupakan ranah pribadi, KH Athian mengingatkan, “KDM berhak untuk tidak memiliki keyakinan, atau memiliki keyakinan yang berbeda dengan agama Islam yang diyakini mayoritas masyarakat Jawa Barat, namun sebagai pejabat publik, KDM seharusnya dapat menempatkan diri dengan tepat dan menjaga sensitivitas terhadap keyakinan umat Islam mayoritas masyarakat yang dipimpinnya,” tegas KH Athian.
Sebagai figur seorang pemimpin, KH Athian mengkritik sikap KDM yang dinilainya tidak jujur kepada publik, khususnya terkait insiden pesta pernikahan anak KDM di Garut yang menelan korban jiwa, dimana disatu sisi setelah pesta pernikahan maut terjadi yang bersangkutan mengaku tidak tahu menahu terkait rencana pesta pernikahan yang mengundang lebih dari 5000 masyarakat, Sementara pada video sebelumnya yang bersangkutan nampak berbincang dengan putranya terkait rencana tersebut.
“Padahal sikap jujur dan bertanggung-jawab syarat terpenting bagi seorang pemimpin ,” KH Athian mengingatkan.
KH Athian mengingatkan KDM untuk segera mengakhiri segala bentuk kegaduhan dan lebih fokus pada tugasnya sebagai pemimpin di Jawa Barat. Mengingat masa jabatan yang terbatas, KH Athian mendesak KDM untuk segera memenuhi janji-janji kampanye dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kritik yang dilontarkan berbagai ormas Islam ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara pemerintah provinsi dengan organisasi keagamaan yang selama ini menjadi kekuatan penting dalam masyarakat Jawa Barat. Respons dari berbagai pihak ini menunjukkan pentingnya dialog dan koordinasi dalam pembuatan kebijakan publik, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan nilai-nilai keagamaan yang dianut mayoritas penduduk.[]
Rep: Suwandi
