Pakar HAM PBB: Junta Militer Myanmar Lakukan Kejahatan Kemanusiaan
Jenewa (SI Online) – Militer Myanmar telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil pada Februari lalu.
Pernyataan tegas itu diungkapkan pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Thomas Andrews.
Karena itu, Thomas mendesak masyarakat internasional berbuat lebih banyak untuk menghentikan pelanggaran tersebut.
“Pelanggaran yang dilakukan selama serangan junta militer yang meluas dan sistematis terhadap rakyat Myanmar merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegas Thomas Andrews, pelapor khusus untuk situasi HAM di Myanmar, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Andrews mengatakan tidak ada negara yang memberlakukan sanksi apa pun terhadap sektor minyak dan gas Myanmar, meskipun beberapa negara telah memberi sanksi pada perusahaan yang dikendalikan militer dan pendapatan negara dari batu permata, kayu, dan pertambangan.
“Pendapatan sektor minyak dan gas adalah sumber keuangan bagi junta dan diperkirakan mendekati apa yang dibutuhkan junta untuk mempertahankan pasukan keamanan yang membuat mereka tetap berkuasa. Mereka harus dihentikan,” tegas Andrews kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Seperti dilansir Anadolu Agency, kelompok masyarakat sipil melaporkan pasukan junta telah menewaskan 897 orang sejak kudeta militer di Myanmar.
Dalam laporan Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP), Kamis (08/07/2021) dini hari, korban tewas bertambah tiga orang.
Satu korban asal Sagaing tewas pada Rabu, sementara dua korban lain dari Negara Bagian Kachin dan Sagaing terbunuh pada Selasa.
red: syakira fh.
