Palestina Ingin Jadi Anggota Penuh PBB, Mahmoud Abbas: Mengapa Hanya Israel yang Diakui?
Jakarta (SI Online) – Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, meminta ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menjadikan Palestina sebagai anggota penuh organisasi dunia tersebut.
Abbas menyampaikan permintaan itu saat pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York pada Kamis (21/09/2023).
“Saya menyerukan agar negara Palestina diterima menjadi anggota penuh di PBB. Ada dua negara yang sedang dibicarakan seluruh dunia: Israel dan Palestina,” kata Abbas, seperti dikutip Times of Israel.
Ia kemudian berujar, “Namun hanya Israel yang diakui. Mengapa bukan Palestina?”
Sebagai informasi, saat ini Palestina masih berstatus observer atau pengamat di PBB. Untuk menjadi anggota penuh, kandidat harus mematuhi prinsip Piagam PBB dan mendapat rekomendasi dari Dewan Tetap Keamanan PBB mencakup Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah negara di Eropa dan AS tak mengakui Palestina sebagai negara.
Abbas mengaku tak mengerti alasan negara-negara di Eropa dan Amerika yang menolak mengakui Palestina.
“Negara-negara yang sama ini setiap hari menegaskan bahwa mereka mendukung solusi dua negara. Namun mereka hanya mengakui satu dari negara tersebut, yakni Israel. Mengapa? Apa bahayanya jika negara Palestina memperoleh keanggotaan penuh di PBB? Apa bahayanya?” ungkap Abbas.
Israel, lanjut dia, menikmati pengakuan internasional ini, tetapi mereka tak mematuhi persyaratan bergabung dengan PBB. Abbas lantas meminta negara yang belum mengakui Palestina sebagai negara untuk segera mendeklarasikan pengakuan.
Abbas lantas menyinggung Resolusi 181. Resolusi ini merupakan yang tertua dan dianggap gagal terimplementasi hingga kini. Dokumen tersebut berisi wilayah Palestina, yang saat itu dikuasai Inggris, dibagi menjadi dua bagian yakni untuk negara Arab dan bangsa Yahudi.
Resolusi tersebut juga menetapkan Yerusalem secara khusus berada di bawah status internasional. Tak hanya itu, resolusi ini menjadi cikal-bakal Israel terbentuk.
“Kami menyerukan kepada organisasi Anda yang terhormat untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap Israel sampai mereka memenuhi kewajibannya, setidaknya yang dinyatakan dalam deklarasi tertulis oleh menteri luar negeri pada saat itu Moshe Sharet,” ujar dia.
Sharet pernah mengirim komitmen tertulis untuk melaksanakan resolusi-resolusi tersebut pada 1949. Namun, tidak ada tindakan apa pun sejak itu.
“Permintaan kami ini demi perdamaian dan keadilan serta menghormati hukum internasional, legitimasi internasional, dan organisasi terhormat ini,” ungkap Abbas.[]
