Pandemi Tak Kunjung Berakhir, Segera Ganti Sistem

Terhitung sejak diumumkan oleh Presiden Jokowi tentang adanya dua orang warga asal Depok yang terdeteksi positif mengidap Corona Virus Disease 2019 (covid-19) pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, sejak saat itu hingga kini, kenaikan kasus covid terus meningkat di tiap harinya.

Berdasarkan data yang dirilis melalui situs resmi pemerintah di covid19.go.id, per tanggal 14 September 2020 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 221.523 orang. Ada penambahan 3.141 kasus baru. Jumlah pasien sembuh bertambah 3.395, total menjadi 158.405 orang. Kasus meninggal bertambah 118, total menjadi 8.841 orang. Setiap pekan, kenaikan kasus positif covid naik 18% atau sekitar 3.000 orang (cnnindonesia.com, 8 September 2020)

Bagai memakan buah simalakama, sikap pemerintah terlihat dilema dalam memilih kebijakan yang seharusnya diprioritaskan. Jika memutuskan lockdown total demi meghambat penambahan kasus covid-19, negara terancam mengalami minus pertumbuhan ekonomi. Jika tidak lockdown, dan masyarakat masih diizinkan keluar rumah, negara juga semakin tak bisa keluar dari wabah karena kasus yang semakin bertambah.

Terbukti adanya inkonsistensi pernyataan presiden dengan sikap para menteri dimlau dari pernyataan presiden dalam sidang di Istana “Saya kira yang diutamakan, tadi di awal sudah saya sampaikan, COVID ini adalah virus yang sangat berbahaya sehingga yang didahulukan, diutamakan, tetap kesehatan.” (detiknews.com)

Namun lain presiden lain pula menterinya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menilai keputusan Anies terkait tarik rem darurat pemberlakuan PSBB lagi terlalu mendadak dan dapat membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi anjlok.(finance.detik.com, 13 September 2020)

Pemberdayaan protokol kesehatan yag ketat juga bukan solusi tuntas selesaikan wabah ini. Fakta di lapangan masih banyak yang tidak peduli dengan protokol dan memilih berkerumun dengan bebas. Kesalahan ini bukti pemerintah tak memiliki taring di mata masyarakat. Berkat kesalahan mengambil keputusan, dan ketidaktegasan dalam menegakkan aturan.

Kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah adalah todak mengikuti aturan Islam dalam menerapkan sistem pemerintahan, khususnya dalam mengatasi wabah, yaitu pada saat awal mengumumkan adanya dua warga Depok yang terinfeksi virus, seharusnya sejak itu diberhentikan total seluruh aktivitas (lockdown) minimal dua pekan. Khususnya untuk daerah yang terkena wabah dengan segera. Ekonomi berhenti hanya dalam dua pekan dan hanya di satu daerah yang terkena wabah saja.

Sementara itu, negara bertanggung jawab penuh atas kehidupan pokok warga terdampak di area wabah itu. Menjamin kebutuhan pangan dan edukasinya, merupakan sebuah solusi cemerlang. Jika masyarakat merasa aman dan terjamin kebutuhannya, pastilah mereka tak perlu keluar rumah untuk mencari nafkah lagi. Tak ada kerumunan lagi. Tak ada persebaran kasus yang bertambah lagi seperti sekarang.

Hal ini karena diterapkannya lockdown total wilayah yang terkena wabah dengan segera, sehingga tingkat penularan ke daerah lain akan sangat kecil. Sedangkan daerah yang tidak terkena wabah bisa menjalankan aktivitasnya secara normal. Tentu ini akan mengurangi terjadinya krisis ekonomi, pangan, dsb seperti kekhawatiran dunia saat ini.

Nabi menyatakan, “Jika kamu melihat bumi tempat wabah, maka jangan memasukinya. Jika kamu berada di sana, maka jangan keluar darinya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid). Kemudian dalam hadits lain juga bernada sama, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Pada masa kekhalifahan Umar bin khattab juga pernah terjadi wabah. Khalifah Umar bin Khatthab meminta masukan ‘Amru bin Ash, sarannya memisahkan interaksi. Maka, tak lama kemudian wabah itu selesai. Dalam kasus di Amwash, ‘Umar mendirikan pusat pengobatan di luar wilayah itu. Membawa mereka yang terinfeksi virus itu berobat di sana. (Hafiz Abdurrahman, mediaummat.news)

Inilah bukti pemerintah telah salah menerapkan sistem pemerintahan. Sistem kapitalisme neoliberal gagal menyelamatkan manusia dari wabah, diikuti krisis multidimensi yang akan terjadi pascawabah, seharusnya makin menyadarkan kaum muslimin bahwa kita butuh sistem baru.

Satu-satunya solusi yang bisa diharapkan hanyalah kepada sistem Islam melalui Khilafah. Inilah sistem yang dibangun di atas landasan wahyu Allah SWT dan dituntun oleh Rasulullah Saw yang mampu memimpin dunia selama 1400 tahun lebih lamanya. Berdiri menyejahterakan umat, mengembalikan aturan sesuai fitrah manusia. Khilafah berkemampuan untuk mengatasi berbagai krisis di masanya. Solusi lockdown yang dijalankan Khilafah turut meminimalisir krisis yang terjadi pasca wabah. Wallahua’lam

Ajeng Najwa, S.IP
Pengusaha dan Pengamat Sosial Politik