Partai Gelora: PPKM Darurat Terindikasi Gagal
Jakarta (SI Online) – Pemerintah telah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli guna menekan lonjakan Covid-19 di Indonesia yang dipicu merebaknya varian Delta dari India.
Namun, kebijakan PPKM Darurat tersebut, dinilai Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia tidak efektif untuk meredam Covid-19 varian Delta karena pemerintah tidak memaksimalkan tiga instrumen kekuasaan.
Terbukti, masih banyak dijumpai perusahaan sektor non esensial dan kritikal yang tidak mematuhi PPKM Darurat, memaksa pekerjanya bekerja di kantor, bukan dari rumah, disamping tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah.
“Pemberlakuan PPKM darurat terindikasi gagal redam lonjakan Covid-19 varian Delta karena pemerintah tidak maksimal menggunakan tiga instrumen kekuasaan,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Indonesia, Achmad Nur Hidayat, dalam keterangannya, Kamis (08/7/2021).
Menurut Matnoer -panggilan akrabnya-, tiga instrumen kekuasaan yang dia maksud adalah instrumen law enforcement (penegakan hukum), instrumen keuangan dan instrumen leadership (kepemimpinan).
Indikasi PPKM Darurat terindikasi gagal, karena PPKM Darurat belum memberikan hasil berupa melambatnya laju kematian dan laju kasus aktif sebagaimana PSBB di awal pandemi 2020 lalu, malahan sebaliknya terjadi lonjakan kasus aktif dan laju kematian.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus Covid-19 di Indonesia hingga Rabu (7/7/2021), berjumlah 2.379.397 sejak ditemukan pada Maret 2020 lau. Ada penambahan 34.379 kasus baru Covid-19 yang merupakan rekor terbaru.
Hal itu mendekati prediksi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut kasus harian bisa mencapai 40 ribu per hari.
Sedangkan pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 1.973.388 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 62.908 orang.
“PPKM Darurat sudah berjalan enam hari sejak 3 Juli namun belum mampu menghentikan laju kematian dan laju kasus aktif Covid-19. Laju kesembuhan belum juga menunjukan level normal sebelum PPKM darurat,” ujarnya.
Ia menilai PPKM Darurat Jawa Bali kurang disertai dengan instrumen penegakan hukum (law enforcement) dibandingkan PSBB lalu.
“Di lapangan banyak perusahaan non esensial dan non kritikal yang tidak mematuhi aturan PPKM. Mereka memaksa karyawan masuk ke kantor. Mereka tidak dihukum tegas,” katanya.
