Pasien Diusir dari RS, tapi Pegawai Pajak Bisa Punya Duit Ratusan Miliar
Ini artinya tidak ada duit untuk menambah kapasitas RS. Tidak ada dana untuk membangun RS baru yang dikelola negara. Tentu semuanya urusan Menteri Keuangan.
Bu Menteri, RS pemerintah di Medan itu menjadi rujukan semua RS kabupaten-kota di seluruh Sumatera Utara. Wajar saja kalau RS ini kekurangan tempat tidur. Kapasitasnya sudah sangat tidak memadai lagi.
Nah, pantaskah Indonesia mengalami kekurangan tempat tidur di RS? Wajarkah kita melihat pasien berjejal di koridor-koridor RS menunggu tempat tidur kosong?
Untuk mengosongkan tempat tidur, pantaskan manajemen RS menyuruh-nyuruh pasien pulang dan seringkali memaksa? Tentulah tidak. Tidak wajar disuruh-suruh pulang; tidak wajar RS kekurangan tempat tidur; tidak wajar pula negara ini kekurangan RS yang berperalatan lengkap.
Semua ini tidak wajar karena Indonesia bukan negara miskin. Negara ini kaya raya. Yang menjadi masalah adalah kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Termasuklah para pegawai korup di DJP yang korupsinya tidak tanggung-tanggung. Termasuklah para pejabat tinggi lainnya yang sebagian besar juga korup. Para gubernur, bupati, walikota, kepala dinas, dlsb, yang mencuri duit anggaran.
Selain kalangan penyelenggara pemerintahan yang korup itu, ada pula mitra mereka yang rata-rata rakus dan bejat. Mereka ini adalah para pengusaha di semua bidang. Mereka inilah orang-orang yang mengajak pegawai pemerintah berkolusi untuk memperkaya diri. Mengajak para pejabat DJP menggelapkan pajak puluhan miliar per laporan korporasi.
Anehnya, negara ini mampu mengalokasikan dana untuk dikorupsi, untuk ditilap. Tapi tidak untuk keperluan pelayanan kesehatan yang sangat diperlukan rakyat miskin.[]
9 Maret 2023
Asyari Usman, Penulis Jurnalis Senior Freeedom News.
sumber: facebook asyari usman
