Pasokan Listrik Surplus, tapi Masih Ada Daerah Gelap Gulita
“Artinya, masih banyak rumah tangga dan saudara-saudara kita di daerah tersebut yang tidak dapat menikmati listrik,” kata Mulyanto.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut, hal ini merupakan sebuah ironi. Sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka namun mereka masih belum merdeka dari kegelapan.
PLN, lanjut Mulyanto, pernah berjanji dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI tahun lalu bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020, tingkat elektrifikasi secara nasional akan mencapai angka 100%. Namun nyatanya, sampai hari ini, lebih dari setengah tahun, janji itu masih tinggal janji.
Mulyanto menambahkan PKS mendesak Pemerintah bekerja ekstra keras dalam memberikan pemerataan listrik bagi warga, sesuai dengan fungsi negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai wujud dari pemerataan dan keadilan bagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu menjadi penting membangun jaringan listrik interkoneksi yang mampu menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang membuat listrik dapat terkoneksi dengan baik. Sehingga antara wilayah yang surplus dengan wilayah yang kekurangan listrik dapat dijembatani untuk memenuhi rasa keadilan.
“Ke depan juga perlu dipikirkan Pemerintah, agar unit pengukuran tingkat elektrifikasi bukan “desa”, tetapi “rumah tangga”, karena bisa jadi banyak rumah tangga dalam satu desa yang belum mampu memasang listrik. Ukuran tingkat elektrifikasi dalam satuan “rumah tangga” ini akan semakin akurat dalam mengukur tingkat pemerataan listrik,” tandas Mulyanto.
red: a.syakira
