Pemerintah Gagal Mitigasi Bencana?
Tanda pagar (tagar) #KalselJugaIndonesia memuncaki trending topik Twitter pada Jumat (15/1/2021) malam. Tagar tersebut muncul merespon cuitan Presiden Jokowi di akun Twitter resminya, terkait ucapan duka untuk korban gempa Sulawesi Barat (Sulbar) dan longsor Sumedang. Warganet mengajukan protes lantaran bencana banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) luput dari perhatian presiden.
Tidak sedikit akun yang mencuit tentang lambannya penanganan bencana banjir di Kalsel. Akun @inikacangq misalnya. Ia menulis bahwa belum ada satu pun bantuan yang masuk ke kampung-kampung kecil yang hampir tenggelam karena dekat sungai. Padahal warga biasa jauh lebih peduli daripada pihak berwenang. (@inikacangq, 15/1/2021).
Kondisi korban gempa Sulbar pun tak jauh beda. Gempa membuat akses jalan ke Desa Bela dan Desa Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulbar, rusak dan terputus. Herman Jannang, salah seorang warga Desa Bela mengatakan desanya kerap luput dari perhatian lantaran berada di pedalaman.
Herman juga menyebut kedua desa tersebut terisolasi sebab jalan rusak dan tertimbun longsor. Sejumlah warga dilaporkan kekurangan pangan seperti beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tercatat ada sekitar kurang lebih 1.900 jiwa terancam terjebak di kedua desa tersebut. (sindonews.com, 18/1/2021).
Berada di wilayah rawan bencana ternyata tidak membuat Indonesia peka terhadap pentingnya mitigasi bencana. Minimnya anggaran penanggulangan bencana menjadi bukti ‘remehnya’ urusan ini di hadapan tuan penguasa. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan setiap tahun anggaran BNPB mengalami penurunan, sedangkan bencana alam terus meningkat secara signifikan setiap tahun. (kompas.com, 23/6/2020).
Pada 2020 tercatat alokasi anggaran penanggulangan bencana Indonesia sebesar lima triliun dari total APBN sebesar Rp2.540,4 triliun. Kurang dari satu persen dari APBN. (tempo.co, 26/9/2019). Anggaran ini pun semakin berkurang sebab dialihkan untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Kebijakan yang akhirnya berdampak terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana alam.
Minimnya anggaran penanggulangan bencana berdampak pada minimnya anggaran untuk pencegahan, pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Tak ayal, masyarakat pun tak terlatih menghadapi bencana alam. Padahal penting mengedukasi masyarakat agar tidak gagap menghadapi bencana.
Ragam bencana yang menyapa, semestinya menjadi bahan muhasabah tuan penguasa. Sebab tidak hanya gagal melindungi kekayaan alam yang rusak akibat ulah korporasi serakah. Tuan penguasa juga gagal mengantisipasi bencana alam dengan sistem mitigasi bencana yang mumpuni.
Lemahnya sistem mitigasi bencana ini jelas patut dikoreksi. Sebab berulang kali bencana mengguncang, tapi tuan penguasa tak kunjung sadar. Padahal mitigasi yang baik sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak bencana, khususnya jumlah korban jiwa.
