Pemerintah Sebaiknya Berhenti Eksploitasi Isu Radikalisme, Fokus Saja Ekonomi
Soal utang ini kita memang harus berhati-hati benar, khususnya utang BUMN. Hingga akhir Juni 2019, utang sektor publik, yang mencakup utang pemerintah, Bank Indonesia, dan BUMN, mencapai Rp9.787,10 triliun, atau sekitar 62,14 persen PDB. Jika laju utang Pemerintah besarannya setara dengan tahun-tahun sebelumnya, maka utang BUMN cenderung meningkat lebih pesat.
Utang BUMN yang bukan Lembaga Keuangan mencapai Rp1.018,82 triliun. Nilai ini meningkat dua kali lipat jika dibandingkan akhir tahun 2014, yang “hanya” mencapai Rp503,81 triliun. Dari jumlah tersebut, 62,5 persen utang BUMN adalah dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Artinya, jika ada pelemahan nilai tukar Rupiah, keuangan BUMN akan langsung tertekan. Padahal, sebagian besar pendapatan BUMN kita berdenominasi Rupiah.
Selain itu, 30,88 persen utang BUMN tadi (Rp314,69 triliun), atau hampir sepertiganya, adalah utang yang sisa waktu pelunasannya kurang dari satu tahun. Artinya, setahun ke depan kebutuhan akan valuta asing cukup besar. Jika kondisi ekonomi memburuk, dan nilai tukar rupiah melemah, ini akan jadi persoalan besar.
Itu sebabnya, saya berharap Pemerintah segera fokus pada soal ekonomi. Jikapun ingin mengikis radikalisme, perbaiki saja kualitas pertumbuhan ekonomi. Tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam atau pengalih perhatian untuk menutupi kegagalan ekonomi. Itu hanya akan memelihara ‘distrust’ dan konflik semata.
Sebelum melahirkan respon negatif yang kian luas, dan sebelum bencana ekonomi benar-benar datang, sebaiknya Pemerintah segera keluar dari isu radikalisme ini!
Dr. Fadli Zon, M.Sc.
Anggota DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra
