Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Pusat Sudah Kacau Sejak Awal
Jakarta (SI Online) – Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat selama dua pekan ke depan disebut sarat kompromi dengan kepentingan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat diketahui lebih memprioritaskan perekonomian. Hal ini nampak dari aturan dalam PSBB yang memperbolehkan pusat perbelanjaan atau mal dibuka meski dengan kapasitas pengunjung 50%.
Padahal pada PSBB Jilid 1, seluruh mal di Ibu Kota ditutup kecuali bagi toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari.
“Ini kompromi yang salah,” ujar Bhima Yudhistira seperti dilansir BBC News Indonesia, Senin (14/09/2020).
Bhima menilai jika PSBB diberlakukan tanpa kecuali maka secara perlahan tapi pasti, akan berdampak positif pada pertumbukan ekonomi di kuartal pertama tahun 2021. Pasalnya, Jakarta menjadi pusat perputaran 70% uang nasional.
Ia juga menjelaskan dalam berbagai studi dan pengalaman di banyak negara yang terdampak Covid-19, tidak ada satu negara yang pulih secara ekonomi tanpa menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat.
“Karena masalah utama yang menyebabkan resesi adalah masalah kesehatan,” tukasnya.
Dari pengamatannya, ketika pelonggaran PSBB dilakukan terbukti pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2020 justru minus 5,32% dan diperkirakan akan minus 2% pada kuartal III/2020.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat tak memandang buruk terhadap kebijakan PSBB ketat yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Apalagi menyalahkan mantan Menteri Pendidikan tersebut atas anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 4.961 atau turun 5%.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan setidaknya Rp300 triliun dana asing yang ada di pasar finansial kembali ke luar pasar.
Padahal, menurut analisa Bhima, para investor asing telah melepas kepemilikan sahamnya sejak Maret silam. Hal itu dikarenakan sikap pemerintah pusat yang tampak ragu-ragu mengambil keputusan atas masuknya virus corona ke Indonesia.
“Investor nggak kemudian melihat bahwa pengumuman Gubernur Anies Baswedan sebagai satu-satunya faktor. Investor akan membandingkan dengan banyak indikator,” jelas Bhima.
