Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Pusat Sudah Kacau Sejak Awal
“Jadi ketika ada pengumuman (PSBB oleh Anies Baswedan) pasti akan syok terhadap pasar. Tapi hari berikutnya IHSG positif. Jadi IHSG tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya karena sangat short term,” sambungnya.
Bagi Bhima akan lebih baik jika pemerintah berani mengambil risiko buruk ekonomi ketika memberlakukan PSBB, namun terjadi perbaikan pada kuartal berikutnya. Seperti yang terjadi di China.
“Itu harus diambil daripada situasi seperti ini (resesi) akan lama untuk melakukan recovery.“
“Di China dampak dari lockdown pertumbuhan ekonomi minus 6,8% tapi di kuartal kedua positif 3,2%. Selalu ada dampak jangka pendek yang dalam.”
Hal tersebut kemudian, katanya, menimbulkan miskoordinasi antara pusat dengan daerah.
Sementara itu tidak satu suaranya pemerintah pusat dan daerah mengambil sikap mengenai Covid-19, menurut pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, karena manajemen krisis yang salah sejak awal.
Dalam pandangan Jimly, miskoordinasi tersebut tidak akan terjadi jika sedari awal Presiden Jokowi menerapkan Pasal 12 UUD 1945 tentang kondisi darurat. Dengan begitu, kendali keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden.
“Manajemen bencana di bawah BNPB, lalu Undang-Undang Karantina Wilayah di bawah Kemenkes, ini saja sudah dua. Lalu dibentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Perpres. Jadi manajemennya tidak terpadu,” ujar Jimly.
“Selebihnya politik, maka jadi begini,” sambung Anggota DPD RI itu.
Menurut Jimly, baik pemerintah daerah dan pusat harus seirama dalam memutus kebijakan. Jangan sampai, katanya, muncul persepsi di publik “pemerintah pusat beroposisi dengan pemerintah daerah”.
“Pemda itu kan bawahan pemerintah pusat. Ini masalah koordinasi dan motivasi yang dihantui banyak kebencian permusuhan yang belum reda.”
“Jadi bukan soal siapa yang salah. Tapi manajemen krisis sejak awal keliru,” imbuhnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap semua pihak melepaskan kepentingan politik jangka pendek dalam menangani pandemi virus corona.
“Selamatkan dulu kesehatan masyarakat dan keamanan ekonomi rakyat,” tandasnya.
sumber: BBC News Indonesia
