Pendidikan Tinggi Disebut Kebutuhan Tersier, Orang Miskin Dilarang Kuliah?

Pernyataan Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek Tjitjik Sri Tjahjandarie yang mengatakan pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier sungguh telah melukai setiap asa anak bangsa demi bisa kuliah. Menurutnya, pendidikan tinggi bukan program wajib belajar sehingga pendanaan pemerintah difokuskan untuk pembiayaan wajib belajar yang merupakan amanat undang-undang. Pertanyaannya, jika program wajib belajar 12 tahun adalah amanat UU, apakah mencerdaskan anak bangsa dengan memudahkan mereka meraih pendidikan tinggi bukan amanat konstitusi? Jika pendidikan tinggi adalah kebutuhan mewah, apakah ini berarti mereka yang tidak berduit (miskin) dilarang kuliah? Komersialisasi Pendidikan? Pernyataan tersebut akhirnya memicu polemik di ruang publik. Pada mulanya, pernyataan Tjitjik merespons naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus yang melonjak hingga tiga kali lipat. Sebut saja Unsoed, USU, UNS, UI, dan kampus lainnya yang membuat banyak mahasiswa mengajukan protes sehingga demo terjadi di mana-mana. Pada akhirnya, pendidikan benar-benar menjadi kebutuhan tersier yang tidak bisa dirasakan setiap anak bangsa. Pendidikan mahal, generasi emas 2045 seakan tinggal kenangan. Yang tersisa adalah generasi cemas yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena terhalang UKT. Kenaikan UKT ini sejatinya tidak terlepas dari kebijakan sebelumnya sejak perguruan tinggi negeri berubah status menjadi PTN BH (perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Status PTN menjadi Badan Hukum lambat laun mengubah paradigma lembaga pendidikan layaknya lembaga bisnis. Sebagai Badan Hukum, PTN memiliki otonomi dalam mengelola sumber daya, termasuk biaya pendidikan. selain itu, PTN BH juga leluasa dalam pola pelaporan keuangan. PTN juga bebas menentukan program studi yang mereka buka. Imbas lainnya, pemerintah pun mengurangi subsidi pada kampus-kampus yang berstatus PTN BH. Hal ini membuat kampus-kampus negeri mencari pemasukan untuk biaya operasional. Lahirlah UKT sebagai solusi bagi pemasukan kampus. Alhasil, tujuan pendidikan tinggi mulai bergeser. Kampus sebagai tempat belajar berubah arah. Komersialisasi pendidikan kian mengental. Pendidikan tinggi yang sejatinya berfungsi mendidik, melakukan riset, dan mengabdi pada masyarakat perlahan mulai kehilangan darmanya. Pendidikan adalah Kebutuhan Primer Pendidikan adalah modal dasar membangun negara dan peradaban. Dengan paradigma ini, negara seharusnya memberikan perhatian lebih pada pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, mengatakan jika ingin memajukan sebuah bangsa, pendidikan tinggi harus dibiayai setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya. Negara memiliki kuasa penuh untuk menetapkan kebijakan tersebut. Bukan malah menyusahkan rakyat dengan melepas tanggung jawabnya sebagai penyelenggara utama pendidikan dan membebankannya pada kebijakan kampus. Anggaran pendidikan tiap tahun mengalami kenaikan, namun apa hasil yang didapatkan? Masih banyak anak putus sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Masih ada 13,33% lulusan perguruan tinggi menganggur. Ada 10 juta gen Z menganggur, kerja tidak, sekolah pun tidak. Jika seperti ini, bagaimana mau mewujudkan generasi emas 2045? Jika pendidikan tinggi dianggap kebutuhan tersier, lalu mengapa setiap lowongan pekerjaaan mensyaratkan lulusan sarjana? Ketimpangan dan problematik pendidikan semacam ini mengindikasikan bahwa kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan semakin nyata. Padahal, pendidikan adalah kebutuhan setiap individu yang mana negara wajib menenuhinya. Kebutuhan primer manusia tidak sebatas pada pemenuhan sandang, pangan, dan papan saja. Akan tetapi, kesehatan dan pendidikan juga termasuk kebutuhan primer yang menjadi kewajiban negara dalam menjamin pemenuhannya. Pandangan Islam Meluruskan paradigma pendidikan sangatlah penting. Sebab, dari sanalah kerangka berpikir itu lahir. Tatkala paradigma ini salah, maka berakibat pada kesalahan merencanakan program pendidikan. Begitu pula dengan tujuan pendidikan. Merumuskan tujuan pendidikan akan menjadi peta jalan apa dan mau dibawa kemana pendidikan kita. Ketika pendidikan kita berasas kapitalisme, maka kerangka yang lahir dari ideologi ini adalah bagaimana menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang menguntungkan dan memiliki nilai manfaat lebih. Saat rumusan tujuan pendidikan menyandarkannya pada basis sekulerisme, maka kurikulum yang dibuat juga akan mengacu pada akidah sekuler. Dalam sekularisme, agama tidak diberi ruang untuk terlibat jauh dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali bidang pendidikan. Kalaupun ruang itu diberi, hanya sebagai pelengkap saja. Agama hanya diajarkan sebatas ibadah ritual semata. Oleh karena itu, apabila ingin memermak total wajah pendidikan hari ini, maka itu bergantung pada perubahan paradigma dan tujuan pendidikan itu sendiri. Jika paradigma pendidikan dilandasi pemikiran kapitalis, maka pendidikan tidak ubahnya lembaga bisnis untuk mengejar profit. Jika tujuan pendidikan hanya berkutat pada mencetak SDM siap kerja, maka kita tidak sedang menyiapkan generasi pembangun peradaban tapi hanya generasi 'buruh' yang siap bekerja memenuhi pasar industri kapitalis. Karena itu, perlu ada revolusi pendidikan secara sistemik. Bukan sekadar permak atau perbaikan yang belum menyentuh akar masalah Dalam pandangan Islam, negara adalah penyelenggara pendidikan dari jenjang dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Di masa peradaban Islam, para penguasa muslim kala itu memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan. Dari sini lahirlah ilmuwan, cendekiawan, sastrawan, dokter, tenaga kesehatan, guru, pengajar, dan sebagainya mumpuni di bidangnya. Bahkan, untuk menghargai karya para ilmuwan, negara memberikan upah seberat karya atau buku yang diitulis oleh ilmuwan tersebut. Penghargaan setinggi-tingginya diberikan negara dalam menghargai sebuah ilmu. Tidak hanya kemajuan ilmunya, peradaban Islam juga melahirkan banyak sekolah, perguruan tinggi, dan perpustakaan yang masyhur pada masanya. Bahkan, di antaranya masih eksis hingga sekarang. Sebut saja Universitas Qarawiyyin di Maroko sebagai perguruan tertinggi dan tertua yang menawarkan gelar kesarjanaan. Ada juga Universitas Al Azhar di Mesir yang sudah banyak meluluskan ulama dan cendekiawan hebat. Terdapat pula perpustakaan Cordoba di Andalusia (sekarang Spanyol) yang dirintis oleh Khalifah Al Hakam II, pemimpin Daulah Umayyah II sejak 961 M. Ribuan buku diproduksi setiap tahun di Cordoba sehingga Cordoba menjadi pusat buku dan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam. Apa rahasia sukses peradaban Islam sebagai peradaban ilmu dan sumber daya manusia yang unggul kala itu? Semua itu bermula dari tujuan pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam merupakan upaya sadar dan terstruktur serta sistematis untuk mensukseskan misi penciptaan manusia sebagai abdullah dan khalifah Allah di muka bumi. Asasnya akidah Islam. Asas ini berpengaruh dalam penyusunan kurikulum pendidikan, sistem belajar mengajar kualifikasi guru, budaya yang dikembangkan dan interaksi di antara semua komponen penyelenggara pendidikan. Maka dari itu, bila ingin mengembalikan generasi emas kejayaan Islam di masa lalu, maka mau tidak mau harus mengadopsi sistem yang diterapkan kala itu. Sistem pendidikan Islam mampu melahirkan peradaban mulia yang kegemilangannya tidak mampu disaingi oleh peradaban manapun. Masihkah kita ragu menjadikan Islam sebagai sistem pendidikan dan aspek lainnya dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? [] Chusnatul Jannah, Aktivis Muslimah.

SHARE:

Artikel Terkait

Ketika Pengajar Jadi Tersangka, Ilmu Hilang Berkah

Ganti Menteri Ganti Kurikulum, Siapa Bingung?

Refleksi Hari Guru Sedunia: Momentum Revitalisasi Guru

Muhammadiyah Beri Perhatian Khusus Pendidikan Anak-Anak Palestina