Pendiri SMRC: Sembilan Tahun Terakhir Demokrasi Indonesia Merosot
Jakarta (SI Online) – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani mengatakan, dalam sembilan tahun terakhir, Indonesia mengalami kemerosotan demokrasi. Pernyataan Saiful Mujani itu merujuk pada data Freedom House dari 2013 sampai 2022.
“Data Freedom House dari 2013 sampai 2022 menunjukkan skor demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dari 65 pada 2013 menjadi 59 pada 2022,” kata Saiful Mujani dalam acara “Demokrasi Makin Mundur? Refleksi 24 Tahun Reformasi” yang disiarkan Youtube SMRC TV, Selasa (18/05/2022).
Mujani menjelaskan, Freedom House melakukan studi secara rutin mengenai kebebasan. Studi ini meminta sejumlah ahli atau orang yang mengerti politik Indonesia untuk melakukan checklist item-item yang menjadi indikator dari demokrasi, apakah kondisinya membaik atau memburuk.
“Kami kelasnya kurang lebih sama dengan India yang sudah puluhan tahun mengalami demokrasi,” katanya dalam siaran persnya.
Saiful melanjutkan bahwa studi yang dilakukan Freedom House mengukur kondisi demokrasi dengan melihat aspek kebebasan.
Menurut dia, tak terbayangkan ada demokrasi tanpa kebebasan. Dasar dari sistem demokrasi adalah kebebasan. Karena itu, kebebasan di seluruh negara menjadi fokus perhatian Freedom House.
Lembaga ini kemudian membuat skor antara 0 sampai 100, dengan semakin mendekati 100 semakin baik kondisi demokrasinya, sementara semakin mendekati 0 semakin buruk.
Ilmuwan politik lulusan Ohio State University, Amerika Serikat ini memaparkan bahwa ada dua indikator demokrasi yang dipakai oleh Freedom House: political rights (hak-hak politik) dan civil liberties (kebebasan sipil).
Hak-hak politik antara lain menyangkut penyelenggaraan pemilu, apakah, misalnya, dilakukan secara jujur dan adil atau tidak, bagaimana pemerintahan berjalan, ada “check and balances” atau tidak, seberapa susah untuk ikut berkontestasi, dan seterusnya.
Saiful mencontohkan bahwa praktik sulitnya membuat partai politik di Indonesia menjadi indikator tentang Indonesia yang kurang membuka akses pada hak-hak politik.
