Penerimaan Pajak Naik kok Bangga?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tampak sumringah. Memamerkan angka penerimaan pajak yang terus meningkat. Padahal, bagaimana penerimaan pajak tidak meningkat, jika rakyat dicekik pajak di sana-sini. Katanya, pajak untuk kesejahteraan rakyat, tetapi faktanya nasib rakyat kok tetap susah. Sejatinya, pajak untuk kepentingan siapa? Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat pada Minggu, 14 Juli 2024, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan kinerja cemerlang jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Pasalnya, angka penerimaan pajak terus meningkat dari masa ke masa. Kata Bu Menteri, pada tahun 1983 penerimaan pajak hanya sebesar Rp13 triliun. Angka yang terlampau kecil untuk penerimaan pajak secara nasional. Angka ini mulai merangkak naik menjadi Rp400 triliun pada era reformasi atau sekitar periode 1999-2000. Jumlah tersebut naik hampir lima kali lipat dibandingkan dengan target penerimaan pajak tahun ini. Tahun ini, Kemenkeu menargetkan penerimaan pajak dapat menyentuh angka Rp1.988,9 triliun. Terhitung, hingga paruh pertama 2024, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp893,8 triliun atau setara 44,9 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini tercatat turun 7 persen daripada realisasi penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Januari 2024, realisasi pendapatan negara memang mayoritas berasal dari pajak. Penerimaan pajak mencapai Rp2.309 triliun atau sekitar 82,4 persen dari total pendapatan negara. Sementara sisanya berasal dari penerimaan bukan pajak sekitar Rp492.003,10 miliar. (kompas.com, 15/07/2024). Bu Menteri juga mengingatkan, sebagai tulang punggung pendapatan negara, pajak yang dibayarkan akan dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat. Namun, benarkah demikian? Jika ditelaah, meningkatnya penerimaan pajak yang dibangga-banggakan oleh Bu Menteri, sejatinya menunjukkan makin meningkatnya pungutan terhadap rakyat. Misal, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah diberikan kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan PPN. Pada 2022, pemerintah telah menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Pemerintah pun berencana menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025. Perlu diketahui, PPN merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering bersinggungan langsung dengan masyarakat. Meningkatnya penerimaan karena meningkatnya pungutan pajak, sejatinya adalah hal yang lumrah dalam naungan sistem kapitalisme. Sebab, dalam paradigma kapitalisme, pajak merupakan sumber terbesar pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Wajar, jika penguasa memutar otak, mencari cara kreatif untuk menarik pajak dari rakyat. Mulai dari urusan kecil hingga urusan besar, yang ada di sini ataupun yang di sana, semua tak lepas dari pajak. Akhirnya, suka atau tidak, rakyat terus saja dipalak oleh pajak. Memeras darah dan keringat rakyat untuk membayar pajak. Memang ironis, negeri yang terkenal memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tetapi faktanya rakyatnya tercekik pajak. Pajak dan utang menjadi tumpuan pemasukan negara. Akibatnya, negara jatuh dalam jurang utang, sedangkan rakyat hidup dalam jeratan pajak. Lagi dan lagi, rakyat yang sengsara. Pajak yang katanya manfaatnya kembali kepada rakyat, faktanya tidaklah demikian. Pembangunan belum juga merata. Akses kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik lainnya pun masih saja mahal dan susah diakses oleh rakyat. Hanya orang-orang berduit yang mampu mengaksesnya dengan mudah dan berkualitas. Di sisi lain, negara jor-joran menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada para pemilik modal. Alih-alih hasilnya dinikmati sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hasilnya yang melimpah justru hanya dinikmati oleh para oligark. Sementara, rakyatlah yang menanggung bencana karena kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang dilakukan oleh oligarki kapital. Jelas, besarnya pungutan pajak atas rakyat merupakan bentuk kezaliman. Membuktikan bahwa negara gagal berperan sebagai pengurus dan penjamin kesejahteraan rakyat. Negara hanya sebagai fasilitator dan regulator dalam menentukan tata kelola negara. Inilah buah dari penguasa yang berkhidmat pada sistem kapitalisme. Selama sistem ini terus diemban, penguasa akan terus kehilangan perannya sebagai pengurus urusan rakyat. Negara sebaga pengurus dan perisai bagi rakyat niscaya akan terwujud andai sistem Islam diterapkan secara komprehensif dalam segala aspek kehidupan. Sebab, paradigma Islam memandang bahwa pemimpin adalah pengurus dan perisai bagi rakyat, sebagaimana sabda Baginda Nabi Muhammad Saw, "Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), ia akan diminta pertanggungjawabannya atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim). Sebagai pengurus dan perisai bagi rakyat, menjadi kewajiban negara untuk mengatur seluruh urusan rakyat dengan sistem Islam yang paripurna, termasuk dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi Islam ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi neoliberal ala kapitalisme. Sistem ekonomi Islam dibangun di atas fondasi akidah Islam. Sistem ini diselenggarakan semata-mata dalam rangka ketakwaan kepada Allah SWT. Alhasil, negara wajib menyelenggarakan sistem ekonomi yang bertujuan semata-mata demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan demi kepentingan segelintir golongan. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur tentang distribusi kekayaan dan kepemilikan dengan jelas dan tegas. Sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas merupakan milik rakyat, sedangkan negara wajib menjaga dan mengelolanya semata-mata demi kepentingan rakyat. Maka haram bagi penguasa menyerahkan hak pengelolaannya kepada siapa pun, baik individu maupun kelompok. Penerapan sistem ekonomi Islam niscaya juga akan melarang dan menghapus segala transaksi riba, termasuk jenis utang negara yang berbasis riba. Sehingga negara tidak mengambil utang riba sebagai solusi masalah keuangan negara, apalagi kepada asing. Sebab, utang negara berbasis riba ini tidak hanya membuka peluang dosa bagi penguasa, tetapi juga membuka pintu dominasi dan hegemoni kafir penjajah atas negeri ini. Mahabenar Allah SWT dalam firman-Nya, “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (TQS. An-Nisa [4]: 141). Andai suatu ketika negara berada dalam kondisi keuangan yang sulit, karena pemasukan negara defisit. Maka negara tidak serta-merta menarik pajak sebagai solusi. Negara harus terlebih dulu melakukan penataan dan pemetaan. Mana pengeluaran yang lebih penting dan menjadi prioritas rakyat, serta mana pengeluaran yang belum penting dilakukan. Andai negara masih mengalami defisit keuangan maka negara harus memaksimalkan potensi rakyatnya. Negara akan memotivasi semangat berkorban rakyat. Misal, melalui mekanisme pendanaan dengan berutang kepada rakyat yang hartawan. Andai berbagai upaya yang dilakukan belum mampu mengatasi masalah kekosongan kas negara, maka negara akan memberlakukan pajak. Pajak ini pun jauh berbeda dengan pajak dalam kacamata kapitalisme. Sebab, dalam paradigma Islam, pajak hanya dikenakan kepada kaum Muslim yang kaya saja. Jadi, tidak dikenakan kepada seluruh rakyat seperti saat ini. Pajak ini juga hanya berfungsi untuk stabilitas keuangan negara dan bersifat insidental. Artinya, saat masalah kekosongan kas negara sudah berhasil diatasi maka pajak pun dihentikan. Alhasil, pajak dalam naungan Islam bukanlah sebuah kezaliman. Sebaliknya, pajak merupakan salah satu kontribusi rakyat secara sadar terhadap berbagai urusan umat. Sebab, pahala dan kebaikanlah yang kelak menjadi balasan. Inilah mekanisme sistem Islam dalam menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat. Sungguh Islam begitu indah mengatur negara dan rakyatnya. Negara sukses menjalankan perannya sebagai pengurus dan penjaga bagi rakyat, sedangkan rakyat sukses mengecap sejahtera. Negeri pun diliputi dengan keberkahan karena bersandar pada syariat. Mahabenar Allah SWT dengan firman-Nya, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS: Al-A’raf [7]: 96). Wallahu'alam bishshawab. [] Jannatu Naflah, Praktisi Pendidikan.

SHARE:

Artikel Terkait

Tarif PPN Bakal Dinaikkan, Nasib Rakyat Makin Tercekik

Mana 349 Triliun Tuan-Tuan dan Puan-Puan?

Mahfud Menjadi Brutus?

Mahfud atau Sri Mulyani yang Harus Dipenjara?