Percaturan Oligarki di Tengah Pandemi

Saat tunjangan dipangkas, pengusaha malah ketiban proyek triliunan. Ya seperti Ruangguru, Bukalapak, Tokopedia, dan platform lainnya yang terlibat dalam pelatihan online Kartu Pra Kerja. Dana APBN yang diperuntukkan untuk haji juga dialihkan untuk penanganan wabah corona. Pemangkasan di berbagai sektor mengindikasikan bahwa kas negara saat ini minim atau bahkan defisit. Utang menumpuk, anggaran yang mengabaikan skala prioritas menjadi alasan mengapa negara seperti ngos-ngosan dengan dana penanganan wabah corona.

Jadi penasaran juga, ke mana nominal pajak yang dibayar rakyat selama ini? Sri Mulyani, Menteri Keuangan memberi sinyal negatif. Pandemi corona benar-benar menghantam perekonomian dunia. Krisis global mengancam. Indonesia yang pertumbuhan ekonomi hanya mentok di bawah 5 persen pun diminta bersiap diri. Kalau-kalau krisis terulang lagi. Inilah diantara kelemahan ekonomi kapitalisme dan politik demokrasinya. Tak mampu mempertahankan diri saat krisis melanda. Diserang corona sudah panik luar biasa. Perekonomian yang ditopang dengan pajak, utang, dan sektor non riil memang rentan krisis.

Saat ekonomi mandeg, perputaran uang pun turun drastis. Pajak yang menjadi sumber devisa negara kapitalis tak kuat menopang dirinya sendiri. Ambruk bersama pandemi. Sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber devisa negara terhenti karena corona. Otomatis pemasukan negara juga berkurang. Menjadikan pajak dan utang sebagai sumber devisa adalah salah kaprah. Segala rupa dipajaki dan berutang sana sini. Ketika terjadi pandemi, roda ekonomi melambat, pajak terhambat, dan anggaran negara tersendat.

Prioritas Anggaran dalam Islam

Sumber pemasukan bagi negara dalam sistem Islam bukanlah pajak. Sumber pemasukannya berasal dari harta rampasan perang seperti fai’, kharaj, jizyah, serta kekayaan milik umum dan negara. Dalam Islam, hal yang menjadi prioritas adalah memenuhi kebutuhan rakyat, memberi jaminan baik berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Segala hal yang menyangkut hajat hidup rakyat selalu diutamakan. Karena islam memerintahkan demikian. Islam tak mengenal politik oligarki ataupun kepentingan pribadi. Penguasa menjalankan amanat sesuai dengan perintah syariat.

Termasuk dalam penanganan wabah. APBN negara akan diperuntukkan untuk wabah dan pemenuhan hajat hidup rakyat yang terdampak wabah. Selain itu harus dipahami, bahwa kebijakan keuangan dalam negara Islam ini menganut prinsip sentralisasi. Karena dana dari seluruh wilayah ditarik ke pusat, kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhannya, bukan jumlah pemasukannya.

Dana APBN negara akan dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing daerah di saat pandemi terjadi. ebijakan subsidi silang bisa diberlakukan bila memang terdapat daerah yang membutuhkan dana lebih besar dalam mengatasi pandemi. Bukan dibiarkan menangani sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Atau desentralisasi kebijakan yang disuruh mandiri menangani masalah masing-masing.

Di alam demokrasi, oligarki itu niscaya terjadi. Berharap sistem begini mengatasi ekonomi bagai utopi. Krisis ekonomi tengah membayangi dunia. Menuntut kesaktian kapitalisme menyelesaikannya. Memang bisa? Corona telah membuka borok dan kelemahan kapitalisme. Mau menginginkan sampai kapan sistem ini terus berjalan?

Inilah momen bagi Islam menunjukkan kelebihan dan keutamaannya. Sistem antikrisis dan terbukti secara empiris berhasil menangani wabah sepanjang sejarahnya. Wallahu a’lam.

Chusnatul Jannah
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban