Perpindahan Ibu Kota, Tidak Menguntungkan Umat Islam
Jadi bila sewaktu-waktu pemerintah pusat atau DPR mengeluarkan kebijakan yang tidak menguntungkan umat Islam, maka masyarakat ibukota baru kemungkinan besar akan sunyi penentangannya. Masyarakat di luar Kalimantan Timur bila protes, maka bisa dianggap angin lalu. Karena tidak langsung bertemu atau menyentuh pejabat di ibukota baru.
Apakah ini tujuannya? Wallahu a’lam. Yang jelas secara ekonomi, perpindahan Ibu kota ini tidak menguntungkan umat Islam. Apalagi secara politik dan sejarah.
Perpindahan Ibu kota, harusnya tetap dilakukan di Jawa. Sebab penduduk Jawa saat ini adalah 151 juta jiwa atau sekitar 56 persen dari penduduk Indonesia. Belanda, Inggris, Portugis yang bertahun-tahun menjajah Indonesia tidak pernah memindahkan ibukota dari Jawa. Mereka mengetahui letak strategisnya masyarakat Jawa. Bila ibukota baru di Kalimantan Timur dipaksakan, maka pemerintah sebenarnya sedang menzalimi masyarakat Jawa. Lebih memperhatikan minoritas daripada mayoritas.
Presiden Soeharto dulu berkeiniginan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol. Atau dalam masa penjajahan pernah dipindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Bila pemerintah membuka mata, sebenarnya masih banyak tanah di Jawa yang layak untuk tempat ibu kota yang baru. Salah satunya adalah Sukabumi.
Tapi nampaknya pemerintah atau kaum oligarki ini punya maksud lain. Dan kita umat Islam harus menentangnya. Wallahu azizun hakim.
Nuim Hidayat, Anggota MIUMI dan MUI Depok.
