Pertanyaan Menohok Anies Soal Pelanggaran Etika Berat MK, Prabowo: Kalau Kami Salah Rakyat yang Hukum Kami
Jakarta (SI Online) – Debat perdana Calon Presiden (Capres) 2024 berlangsung sengit, terlebih memasuki segmen tanya jawab yang saling dilemparkan oleh tiap Capres. Debat perdana ini diselenggarakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023) yang dimulai pukul 19.00 WIB.
Pada segmen tanya jawab tersebut, Capres 01 Anies Baswedan mendapatkan giliran pertama untuk memberikan pertanyaan kepada Capres 02 Prabowo Subianto.
Ia menanyakan terkait bagaimana reaksi Prabowo terkait keputusan MK yang terjadi pelanggaran etika berat sehingga mengakibatkan keputusan tersebut bermasalah.
“Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK-MK yang hasilnya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat MK secara etika bermasalah,” ucapnya.
“Kemudian, bapak punya waktu sampai tanggal 13 November, karena disitu adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya apa perasaan bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika disitu ?,” tanya Anies.
Moderator pada debat perdana, Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel mempersilahkan Prabowo menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi 2 menit.
“Jadi, Pa Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, jadi tim saya para pakar hukum yang mendampingi saya bahwa dalam segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika, sudah diambil tindakan dan keputusan waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan itupun masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses,” ucap Prabowo
Menurutnya inti dari keputusan tersebut adalah keputusan itu final dan tidak dapat dirubah, maka akan dilaksanakan. Dan ia pun menyinggung bahwa kita ini sudah bukan lagi anak kecil.
“Kita ini bukan anak kecil Mas Anies, anda juga paham, sudahlah, sekarang begini intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai, kalau rakyat tidak suka Prabowo-Gibran, gausah pilih kami saudara-saudara sekalian,” tuturnya
Ia pun menyatakan kepada capres nomornurus 01 bahwa ia tidak takut tidak punya jabatan dan ia tidak mempunyai apa-apa dan rela berkorban untuk negara ini.
Selanjutnya giliran Anies menanggapi argumen tersebut yang menyatakan bahwa fenomena “ordal” ini menyebalkan dan di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ini.
“Fenomena ordal (orang dalam) ini menyebalkan dan di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena tersebut. Mau ikut kesebelasan, ada ordalnya. Mau masuk jadi guru, ada ordal. Mau daftar sekolah, ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser, ada ordal.” ujar Anies
Ia menambahkan bahwa adanya ordal yang tersebar dimana-mana, itu membuat meritokratik tidak berjalan, membuat etika menjadi luntur, dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tetapi di proses puncak terjadi ordal.
“Maka rakyat kebanyakan dan saya rasakan (efek negatifnya). Dan ini beberapa waktu lalu, beberapa guru berjumpa dengan saya mereka mengatakan :”Pak ditempat kami, pengangkatan guru-guru itu didasarkan ordal, kalau tidak ada ordal, tidak bisa diangkat jadi guru.” Dan atasannya berpendapat, “Wong yang di Jakarta aja pake ordal, kenapa kita di bahwa tidak boleh pake ordal ?” Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang (etika baik tanpa ordal),” tutur Anies
Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto malah memberikan jawaban bahwa demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
“Mas Anies, dalam demokrasi kekuasaan tertinggi ada di rakyat, hakim tertinggi ada di rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang ambil keputusan, kalau kami tidak benar, salah, khianat, rakyat yang hukum kami,” ucap Prabowo dengan singkat.
rep: farhan
red: adhila
