PM Australia: Media Sosial “Istana Pengecut”
“Kami mendukung pembaruan undang-undang pencemaran nama baik Australia dan mengharapkan kejelasan dan kepastian yang lebih besar dalam hal ini,” kata si juru bicara.
“Keputusan pengadilan belum lama ini telah menegaskan perlunya reformasi undang-undang semacam itu.”
Sejak putusan hukum itu dikeluarkan, CNN telah memblokir akses dari Australia ke halaman Facebook stasiun TV milik AT&T Inc tersebut karena khawatir dimintai tanggung jawab jika terjadi kasus pencemaran baik.
Perwakilan koran Inggris Guardian di Australia mengatakan mereka menonaktifkan fitur komentar di sebagian besar artikel mereka yang diunggah ke Facebook.
Lewat surat yang ditujukan kepada jaksa-jaksa negara bagian pada Rabu, Jaksa Agung Federal Michaelia Cash mengatakan dirinya telah “menerima banyak masukan dari para pemangku kepentingan tentang kemungkinan implikasi dari keputusan Mahkamah Agung”.
“Meskipun saya menahan diri untuk tidak mengomentari akibat dari keputusan Mahkamah Agung, jelas…bahwa tugas kita tetap penting untuk memastikan undang-undang pencemaran nama baik selaras dengan zaman digital,” demikian isi surat tersebut.
Peninjauan undang-undang yang telah berlangsung selama 2021 itu telah menerbitkan 36 pengajuan keberatan di situs Kejaksaan Agung Federal.
Salah satunya berasal dari Facebook yang mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak dikenai tanggung jawab atas komentar yang mencemarkan nama baik karena mereka tak bisa memonitor dan menghapus konten yang diunggah di semua halaman penerbit.
Meski portal-portal berita termasuk pengkritik pertama aturan tersebut, para pengacara telah mengingatkan bahwa semua sektor di Australia yang menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan publik berpotensi terkena tanggung jawab.
“Putusan itu berdampak signifikan pada mereka yang mengelola forum daring… yang memungkinkan pihak ketiga menulis komentar,” kata juru bicara asosiasi pengacara Australia.
