Politisi PKS Dukung Pembentukan Cyber Army MUI Demi Tertibkan Ulah Buzzer

Disinggung terkait Fatwa MUI soal pendengung itu haram, Ketua DPP PKS ini menekankan bahwa isu sentralnya bukan terletak pada persoalan pendengung dan bukan pendengung, tetapi soal pemihakan terhadap kebenaran.

“Jadi kuncinya bukan pada persoalan buzzer atau bukan buzzer, tetapi terletak pada keberpihakan kita terhadap tegaknya nilai (value). Kebenaran harus di atas kebatilan dan kebenaran harus dibela,” tegasnya.

Melansir Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 dijelaskan tentang hukum kegiatan pendengung atau buzzer di media sosial. Sejumlah aktivitas dinyatakan haram hukumnya seperti penyediaan informasi yang mengandung hoaks, fitnah, adu domba, perundungan, aib, dan gosip serta hal lain sejenis sebagai profesi untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi maupun non-ekonomi. Begitupun dengan pihak yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan, dan memfasilitasinya.

red: farah abdillah