Politisi PKS: Pertahankan Bansos bagi Anak Yatim Piatu di APBN 2023
Atas dasar itu, Bukhori mendesak pemerintah untuk mempertahankan program perlindungan sosial ATENSI dalam fokus kebijakan fiskal TA 2023. “Kami bahkan mengusulkan agar anggaran untuk bantuan anak yatim piatu ditambah,” ucapnya.
Selanjutnya, Fraksi PKS meminta pemerintah memastikan mandatory spending anggaran pendidikan yang sebesar 20 persen dari APBN mendapatkan alokasi yang memadai dan dirasakan manfaatnya secara adil oleh satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemendikbud Ristek maupun Kementerian Agama.
“Ini untuk memecahkan masalah ketimpangan kualitas antara layanan pendidikan di satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama. Termasuk di dalamnya soal ketimpangan antara satuan pendidikan formal dengan kekhasan agama yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Pasalnya, demikian anggota Komisi Agama DPR ini melanjutkan, satuan pendidikan formal dengan kekhasan agama semisal madrasah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat yang jumlahnya 93 persen dari total madrasah yang ada belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah selama ini. Sebab itu, pemerintah perlu segera melakukan pemerataan kuantitas guru sesuai kebutuhan serta pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan terencana, tuturnya.
Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga mendukung pemerintah melanjutkan penguatan investasi di bidang pendidikan seperti perluasan program beasiswa, peningkatan kualitas pendidik di satuan pendidikan, baik yang umum maupun dengan kekhasan agama, dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi.
Terakhir, Legislator Dapil Jawa Tengah 1 ini menyatakan Fraksi PKS mendorong penambahan anggaran penanggulangan bencana pada APBN TA 2023 yang menekankan pada program kesiapsiagaan dan ketahanan bencana.
“Hal ini mengingat kebutuhan penanganan bencana di Indonesia diprediksi bertambah seiring dengan meningkatnya frekuensi bencana akibat dampak perubahan iklim dan potensi risiko bencana di Indonesia,” pungkasnya.
red: a.syakira
