PPKM Diperpanjang, Rakyat Berang?

"Madu di tangan kananmu. Racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang 'kan kau berikan padaku." Syair lagu tersebut tampaknya sangat mewakili isi hati masyarakat saat ini terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Ketika pemerintah menerapkan PPKM darurat yang kemudian diperpanjang menjadi PPKM Level 4 sejatinya hal tersebut dirasakan entah sebagai madu atau justru menjadi racun bagi masyarakat. Pasalnya, hal tersebut dianggap madu karena tujuannya untuk menghentikan penyebaran virus mematikan Corona. Namun, di sisi lain hal tersebut dianggap racun karena akan mematikan perekonomian masyarakat. Dari sini, semua pihak akhirnya merasa dilema. Apakah harus fokus mengatasi pandemi ataukah fokus terhadap kelancaran di bidang ekonomi? Kapitalisme Lebih Mengutamakan Ekonomi Seperti diketahui bahwa dengan terus melonjaknya angka kematian terkait korban pandemi Covid-19, maka banyak pihak yang menyerukan agar pemerintah mengambil kebijakan lockdown. Namun, pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Mengutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden (Jumat,30/7/21), pemerintah enggan melaksanakan lockdown dengan dalih bahwa masyarakat menjerit selama PPKM Darurat, apalagi jika diterapkan total lockdown. Anggapan tersebut berdasarkan pengertian bahwa karantina wilayah (lockdown) adalah pembatasan penduduk yang dilakukan guna mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Apabila suatu wilayah menerapkan aturan lockdown, maka pintu perbatasan akan dijaga ketat oleh anggota kepolisian untuk memastikan tak ada yang masuk ataupun keluar. Dengan begitu, kegiatan perekonomian masyarakat dipastikan lumpuh dan masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, apabila negara menerapkan status lockdown maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan penduduk. Jadi, keengganan pemerintah menerapkan lockdown sebenarnya karena masyarakat yang menolak atau justru karena pemerintah enggan memenuhi kebutuhan masyarakat di masa lockdown? Beginilah paradigma kehidupan dalam sistem kapitalis neo liberal, ekonomi lebih diutamakan daripada upaya mengatasi pandemi. Sebab, penerapan lockdown sebagai langkah efektif mengatasi pandemi memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, tetapi juga untuk biaya prosedur penanganan pandemi yang lain. Jika masyarakat dibiarkan memenuhi kebutuhan sendiri, jangankan lockdown, PPKM diperpanjang saja akan membuat masyarakat berang. Sebab, masyarakat dibatasi dalam melakukan aktivitas perekonomian. Sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perekonomian Kuat, Kunci Sukses Atasi Pandemi Dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan dalam upaya mengatasi pandemi adalah faktor ekonomi. Sebab, tak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan hidup masyarakat di masa pandemi juga tetap berjalan. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan biaya besar untuk dapat memetakan wilayah pandemi. Ada banyak prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan data akurat terkait masyarakat yang positif terjangkit virus tersebut. Tak ayal, dibutuhkan kondisi perekonomian yang kuat agar dapat menangani pandemi ini dengan maksimal. Apakah perekonomian yang kuat tersebut hanya akan terwujud ketika masyarakat tetap melakukan aktivitas ekonomi dengan tidak diterapkannya lockdown? Dari pengertian lockdown di atas dapat dipahami bahwa lockdown adalah karantina wilayah. Artinya, karantina atau penutupan akses diberlakukan kepada wilayah yang terjangkit wabah. Tujuannya agar wabah di wilayah tersebut tidak menular ke wilayah lain. Sebab, akses keluar-masuk wilayah tersebut telah ditutup dengan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Itu pun diberlakukan dalam waktu yang terbatas selama ada pandemi. Ketika pandemi berakhir dan penduduk wilayah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit menular, maka wilayah tersebut akan kembali dibuka. Untuk pandemi Covid-19 saat ini, kemungkinan penutupan wilayah cukup diberlakukan selama dua pekan hingga satu bulan ke depan atau sesuai ketetapan berdasarkan pendapat para ahli. Dengan begitu, pandemi akan bisa segera diatasi dan tidak akan berlarut-larut seperti saat ini. Kemudian, untuk wilayah yang tidak terjangkit wabah tetap bisa melakukan aktivitas perekonomian seperti biasa. Hanya saja mereka tidak diizinkan masuk ke wilayah terjangkit. Masyarakat di luar wilayah pandemi bisa memberikan bantuan kepada wilayah terjangkit melalui petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, tentu akan sangat memahami akan makna sedekah dan infaq. Umat Islam yang tidak terjangkit wabah akan dengan suka rela menginfakkan harta mereka untuk membantu saudara mereka yang terkena pandemi. Hal tersebut akan dilakukan oleh dorongan keimanan. Sebagaimana perintah Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 195: "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Juga sesuai dengan hadis Rasulullah Saw: “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat.” (HR.Muslim dari Abu Hurairah). Kuat dengan Ekonomi Islam Negara Indonesia merupakan negara kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Namun, kenapa negara ini tak mampu menjamin kebutuhan hidup seluruh rakyatnya? Dari sini perlu dianalisa, bahwa ada yang salah dalam hal pengelolaan SDA tersebut sehingga tak mampu memenuhi hajat hidup rakyatnya. Dalam sistem kapitalis yang diterapkan saat ini membolehkan pengelolaan SDA oleh pihak swasta dan asing. Sehingga negara tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian, untuk menutup kekurangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerintah menggalakkan pemasukan dari pajak. Di mana pajak tersebut dibebankan kepada rakyat, sehingga bukan sejahtera, tetapi rakyat justru sengsara menanggung beban. Hal tersebut berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang melarang pengelolaan SDA oleh swasta maupun asing. Islam juga tidak menjadikan pajak sebagai pemasukan utama. Melainkan, iuran rakyat hanya ditarik dalam kondisi tertentu ketika keuangan negara sudah dalam kondisi krisis. Itu pun hanya dibebankan kepada rakyat yang kaya saja. Selain dari hasil pengelolaan SDA dan aset publik yang optimal, negara yang menerapkan sistem Islam juga mendapat pemasukan dari zakat maal, jizyah, kharaj, fa'i, harta tak berpewaris, dsb. Kemudian pengelolaan harta tersebut berada di tangan para pemimpin yang amanah dan jujur. Sehingga akan dapat dipergunakan dan disalurkan ke arah yang tepat. Bukan justru dikorupsi seperti yang saat ini banyak dilakukan oleh pejabat negara. Oleh karena itu, sudah saatnya pemimpin negeri ini menoleh kepada aturan yang sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin, yakni Islam. Di mana ketika aturan tersebut diterapkan telah membawa kesejahteraan bagi umat manusia selama seribu tahun lebih. Islam terbukti selama sekitar 13 abad telah mampu mewujudkan perekonomian yang kuat harusnya diambil untuk diterapkan untuk saat ini. Dengan begitu, jangankan PPKM, diterapkan lockdown pun rakyat tak akan berang. Sebab, kebutuhan hidup masyarakat tetap terpenuhi dengan baik oleh negara. Wallahua'lam! Nusaibah Al Khanza, Penulis dan Pemerhati Kebijakan Publik.

SHARE:

Artikel Terkait

Murniati Mukhlisin Jadi Pembicara Konferensi Keuangan Islam di Universitas Harvard

Refleksi Al Hasyr Ayat 7: Implementasinya di Indonesia

Ekonomi Malaysia Menguat Setelah Anwar Berani Mengutuk Israel

Faisal Basri: Fondasi Negara Dirusak, Pilarnya Oleng