Prabowo dan Pro-Daulat Rakyat

Pertama, meletakkan dan memperkuat pondasi dasar hukum konstitusional bersama DPR menunjukkan political will sangat kuat untuk merevisi segera UU penyelewengan dan penyimpangan.

Yang secara licik telah dibarikade dengan memberikan banyak dan berlimpahnya privilis kepada kepentingan vested interested oligarki yang masih membelokkan dan menelikung kepentingan kepada pro-daulat rakyat, seperti UU Omnibus Law, UU KPK, UU BRIN, UU Kesehatan, UU KUHP, UU IKN, dsb.

Bahkan, sambil mengajukan formula rancangan RUU baru yang sudah sangat mendesak dan darurat pula kebutuhannya, terkait RUU perampasan aset bagi pelaku korupsi, RUU Digital dan RUU Sistem Perekonomian Indonesia, khususnya peranan BUMN yang hanya boleh dan diberi mandat mutlak mengelola hilirisasi sumber daya mineral/alam, infrastruktur energi konvensional dan terbarukan, serta kebutuhan bioteknologi untuk pengembangan swadaya pangan semata-semata ketiga program prioritas utama itu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Kedua, terkait masih dengan perintah aturan hukum perundangan-undangan konstitusi, Prabowo harus bisa menghargai dan memberi ruang serta keleluasaan terhadap segala kepentingan upaya sepanjang dalam kerangka bertujuan penegakkan supremasi hukum.

Ssperti adanya dari hari ke hari serbuan tsunami gelombang protes dan kritik para pendemo yang semakin membesar.

Hingga puncak klimaks aspirasinya harapan mereka bisa terwujud untuk memenjarakan Jokowi dan meng-impeachment Gibran.

itu harus dilaksanakan sepanjang masih dijalaninya dengan cara elegant dan normatif etikal dalam praktik dan prosedur hukum. Menjamin kedamaian tanpa tindakan anarki dan chaos.

Itu akan dibuktikan dan dijamin dilakukan oleh masyarakat menengah madani mandiri , amiqus quriae berkesadaran hukum, concentia berkesadaran etika dan moral, masyarakat intelektual dan religiusitas serta mahasiswa dan civitas akademika serta buruh:

Justru jangan sampai dihalangi dengan melakukan perlawanan dengan intimidatif dan represif oleh Prabowo dengan mengerahkan kekuatan Polri dan TNI kembali memudarkan mencirikan bahwa Prabowo tidak pro-daulat rakyat.

Akhirnya, tanpa kedua tindakan tetsebut di 100 hari proyeksi kinerja Prabowo sedemikian, maka menandakan akan semakin reduplah jalan terang menunjukkan kepemimpinan kemandirian Prabowo mengembalikan aras dan arah menuju pro-daulat rakyat.

Karena tak ada jalan lain selain hanya dengan pro-daulat rakyatlah negara dan bangsa ini bisa diselamatkan dari masih adanya keragu-raguan dan pengelabuan sikap ambivalensi dan ambiguisitas yang sudah dipastikan akan meruntuhkan dan melumpuhkan negara dan bangsa ini! Wallahua’lam Bisshawab.[]

Babakan Mustikasari-Bekasi, 11 November 2024

Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan, Pemred VT Media Center Indonesia Plus.