Proyek IKN: Indonesia for Sale?
Andai boleh mengubah lirik lagu kebangsaan Indonesia itu dengan kondisi kekinian. Tapi kan harus izin dulu dengan pencipta lagunya. Pasalnya, apa yang terjadi hari ini mengubah pemilik tanah air yang sebenarnya.
Ingin pula membisikkan ke telinga para pendengung yang hobi teriak NKRI HARGA MATI. Cuma mau nanya: yang mana wilayah NKRI itu? Yang katanya harus dipertahankan meski berhadapan dengan kematian.
Dulu penjajah Portugis, Belanda hingga Jepang harus berdarah-darah demi menguasai tanah Nusantara. Mereka bahkan bersenjata lengkap dan dengan pasukan yang banyak demi melumpuhkan para pejuang bangsa yang mempertahankan kedaulatan negeri.
Namun hari ini, segelintir orang yang mengaku penguasa negeri, telah dengan sesuka hati “menjual” tanah air atas nama investasi. Bahkan tanpa izin rakyat Indonesia, sang pemilik tanah air sesungguhnya.
Tempo hari heboh kepulauan Widi Maluku Utara dilelang oleh pihak swasta di situs asing. Pemerintah setempat menandatangani MoU dengan PT. Leadership Islands Indonesia (LII). Tujuan MoU dimaksud adalah dalam upaya membangun dan mengembangkan Kawasan Kepulauan Widi sebagai destinasi Eco Tourism (detik.com, 05/12/2022).
MoU ditandatangani pada tahun 2015. Namun hingga tahun ini, 2022, belum ada tanda-tanda pengembangan dari PT. LII. Dan yang membuat heboh, diduga kuat PT. LII melelang kepulauan Widi di situs Sotheby’s Concierge Auctions.
Dilelang di situs Amerika membuat semua meradang. TNI mengibarkan bendera merah putih di kepulauan Widi. Cak Imin teriak NKRI harga mati. Sandiaga Uno menegaskan Indonesia tak dijual.
Ironis dengan kondisi lahan di IKN. Proyek ambisius ini terus berlanjut, meskipun banyak penolakan dari berbagai pihak. Teranyar, presiden Jokowi kaget investor di IKN membludak sampai oversubscribed atau membludak (cnnindonesia.com, 03/12/2022). Lha gimana tak membludak, ditawarkan izin menggunakan hingga 180 tahun, bahkan boleh memiliki, plus free pajak hingga 30 tahun.
Pemindahan IKN adalah proyek ambisius yang tak memiliki landasan studi. Lebih kuat aroma politis dan ekonominya. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN yang dibuat oleh WALHI mengungkapkan bahwa ada tiga permasalahan mendasar jika IKN dipaksakan. Pertama, adanya ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim. Kedua, ancaman terhadap flora dan fauna. Ketiga, ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
“Penetapan Lokasi IKN telah dilakukan terlebih dahulu secara politik tanpa adanya landasan hukum yang jelas dan tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,” demikian dikutip dari siaran pers Walhi, Kamis, 13 Januari 2022. (tempo.co, 13/01/2022).
Demikianlah tabiat pembangunan di sistem kapitalisme. Hanya ada dua pertimbangannya yaitu sisi politik dan ekonomi. Demi terlihat melakukan pembangunan, demi pujian dari Barat yang notabene pengusung kapitalisme, jor-joran membangun kota sesuai standar ala kapitalis, meskipun harus jual diri.
