Rezim Neolib Obral Sumber Daya Alam

Pertarungan politik semakin memanas. Para politikus maupun pebisnis berlomba memperebutkan tahta parlemen. Posisi pejabat ditawarkan mulai dari iming – iming gaji selangit atau kenyamanan fasilitas yang di dapatkan. Bahkan semakin mudah akses memperoleh pundi – pundi rupiah yang melimpah melalui penjualan sumber daya alam. Sebab pejabat tak lagi mengurus kebutuhan umat tetapi menguras kekayaan rakyat. Dikutip dari tempo.co: “Banyak sekali sumber daya di Indonesia dijual murah oleh pejabat, kata Laode dalam acara diskusi ‘Melawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam’ di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jum’at 25 Januari 2019. KPK mencatat lebih dari 12 kasus korupsi di sektor sumber daya alam sepanjang 2004 – 2017. Ada lebih dari 24 orang pejabat yang diproses KPK karena terbukti melakukan korupsi di sector kehutanan. Bahkan di sepanjang 2004 – 2017, sudah 144 orang anggota dewan yang terlibat. Disusul 25 orang menteri atau kepala lembaga, 175 orang pejabat pemerintah dan 184 orang pejabat swasta.” Dapat dilihat semakin marak para pejabat yang menyelewengkan kekuasaannya hanya untuk kepentingan pribadi. Mereka bertindak sebagai makelar yang siap mengobral SDA milik rakyat di hadapan para elit. Jika semakin banyak SDA yang dijual, bagaimana nasib rakyat selanjutnya ? Rezim Neoliberal Rugikan Rakyat Penjualan SDA sudah menjadi hal yang wajar sebab negara menerapkan system ekonomi Kapitalis yang berasaskan sekuler. Dimana semua kebijakan penguasa berdasarkan manfaat tanpa memperhatikan keridhoan rakyat atau tidak, halal ataupun haram. Selain manfaat yang diperoleh, system Kapitalis mendukung kebebasan di semua ranah kehidupan termasuk ekonomi. Tak ada pembagian kepemilikan sehingga pejabat berpeluang besar untuk menjual sumber daya alam kepada siapapun yang mampu mengelolanya baik pada swasta ataupun asing. SDA bagaikan barang promo yang siap ditawarkan pada pemilik modal. Inilah rezim Neoliberal dimana kepengurusan kebutuhan umat diserahkan kepada perusahaan swasta lokal atau asing. Hal itu membuat negara merugi kehilangan SDA. Sedangkan rakyat semakin sengsara dan menderita sebab kebutuhan pokok semakin sulit di dapat akibat kepemilikan di tangan lembaga dimana tujuan mereka hanya profit – oriented. Rakyat harus membayar mahal setiap jengkal kebutuhan meskipun mereka memiliki hak menggunakan SDA. Sungguh rakyat terdzalimi akibat kebijakan liberal yang dibuat oleh rezim Neoliberal. Maka rezim ini harus segera diakhiri. Jika mereka terus berkuasa, semakin habis kekayaan rakyat dan asing akan semakin mudah menguasai negeri ini. Lalu bagaimana caranya terbebas dari rezim Neoliberal yang merugikan rakyat ? Maka satu – satunya cara adalah kembali memposisikan Allah sebagai Maha Pengatur kehidupan. Islam Mewujudkan Kesejahteraan Islam dengan kesempurnaan aturannya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi manusia. Sebab syariahnya berasal dari Sang Khalik yang pasti mengetahui kebaikan untuk alam ini. Semua aspek kehidupan diatur di dalamnya termasuk perihal kepengurusan kebutuhan umat yaitu system ekonomi. Islam mengatur pemenuhan kebutuhan umat secara pribadi meliputi sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan bernegara yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan. SDA adalah kebutuhan umat yang penting sehingga Islam menggolongkannya sebagai kepemilikan umum yang mana negara sendiri harus mengelola secara mandiri dan mendistribusikan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan umat. Penguasa pun dilarang menjual harta rakyat melalui kebijakannya. Bahkan tidak boleh individu ataupun asing menguasainya sebab menyangkut hajat hidup rakyat. Jadi, rezim Neoliberal hanya menjadikan SDA sebagai ladang bisnis berbasis profit – oriented akibatnya rakyat akan sengsara. Rakyat butuh system yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan mendatangkan ridho Allah yaitu sitem islam secara menyeluruh. Maka, apakah rezim Neoliberal ini pantas dipertahankan atau segera memperjuangkan perubahan kepada sistem yang lebih baik yaitu Islam?. Wallahu a’lam Bisshowaab. Ekky Marita, S.Pd(Pendidik)

SHARE:

Artikel Terkait

Mengelola Tambang, Tak Ada Hak Syar’i bagi Partikelir

Anggota DPR: Pengelolaan SDA di Era Jokowi Amburadul

Pemerintah Naikkan Harga BBM, Fadli Zon: Resep Neoliberal

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional