Ribuan Petugas PJLP DKI Menangis, Gara-Gara Pj Gubernur Heru Mereka Bakal Jadi Pengangguran
“Dengan keadaan sekarang, saya jadi sedih. Kalau putus kerja di sini, mau kerja di mana lagi. Sedangkan sulit dapat kerjaan. Kalau mau usaha, modal tidak punya, tidak ada pesangon. JHT juga enggak dapat, ” ungkap dia.
Atas keadaan ini, Azwar tidak berharap banyak. Ia berharap setidaknya pemerintah mau dengan bijak menerapkan aturan usia maksimum tersebut pada tahun depan. Sehingga, pekerja sepertinya masih mendapat kesempatan untuk mencari kerja di tempat lain, meskipun sulit.
“Setidaknya, kami dikasih waktu setahun. Karena kami sadar memang tidak ada pesangon, tapi tolong lah beri waktu setahun, buat ngumpulin modal,” kata dia.
“Mohon kepada PJ Gubernur, Pak Heru Budi, saya yakin dan percaya beliau adalah orang baik. Beliau hadir di pemprov tidak mungkin untuk membinasakan masyarakatnya, saya yakin hadir untuk membina masyarakat. Di masa sulit, kalau bisa, ditunda lah aturan itu, setidaknya setahun,” harap Azwar.
Pj Gubernur DKI terbitkan aturan batasi usia PJLP
Sebagai informasi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 tahun 2022, antara lain tentang pembatasan usia Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) minimal 18 hingga maksimal 56 tahun.
“Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berusia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 56 tahun,” demikian bunyi poin D Kepgub 1095 tahun 2022 diakses di Jakarta, Selasa (13/12/2022), seperti dilansir ANTARA.
Dalam Kepgub itu berisi tentang pedoman pengendalian penggunaan PJLP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Kepgub itu menjelaskan PJLP dipilih melalui proses pemilihan dan dikontrak untuk jangka waktu tertentu.
Keberadaan PJLP diarahkan untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, unit kerja kecuali pendidik, tenaga kependidikan dan PJLP pada Badan Layanan Umum Daerah.
Adapun materi muatan kontrak PJLP dengan pejabat pembuat komitmen perangkat daerah/unit kerja mengenai hak, kewajiban, larangan dan pemutusan hubungan kerja dilaksanakan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan ketentuan perundangan-undangan.
