Ribuan Petugas PJLP DKI Menangis, Gara-Gara Pj Gubernur Heru Mereka Bakal Jadi Pengangguran

Jakarta (SI Online) - Bukan hanya hendak menghapus hasil karya Anies Baswedan di DKI Jakarta, Pj Gubernu DKI Heru Budi Hartono juga mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Adalah petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang pertama kali menjadi korban hadirnya Heru ke Balai Kota DKI Jakarta. Mereka yang selama lima tahun terakhir tenang bekerja, tiba-tiba dalam waktu dekat ini terancam dipecat dan menjadi pengangguran. Alasannya, batasan usia. Azwar Laware (56) misalnya. Petugas PJLP yang berdinas di Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Palmerah ini hanya bisa menahan tangis memikirkan situasinya bulan depan yang mendadak menjadi pengangguran. Baca juga: Pj Gubernur DKI Sibuk Lakukan De-Aniesisasi, PKS Ingatkan Heru Hanyalah Gubernur Transisi Azwar terancam tak bisa melanjutkan kontrak karena terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022, yang mengatur batas usia PJLP maksimal 56 tahun. Azwar yang kini berusia 56 tahun 2 bulan itu, tentu saja tidak bisa lolos dari aturan tersebut. "Saya sudah mengabdi di UPK Badan Air selama delapan tahun, tahu-tahu kami ditendang begitu saja," kata Azwar di Palmerah, Senin (12/12/2022), seperti dilansir Kompas.com. Azwar yang baru mengetahui aturan tersebut empat hari lalu itu tentunya sangat gusar. Sebab, dengan aturan tersebut umur kontraknya hanya tersisa dua pekan saja. Ia mengaku telah mendapat pemberitahuan bahwa kontraknya tahun depan tak akan diperpanjang. "Sejak Keputusan Gubernur itu keluar, sudah langsung diterapkan oleh Dinas. Semua terimbas, enggak cuma UPK Badan Air, semuanya terimbas baik itu petugas PPSU, pertamanan, pemakaman, dan lainnya," ungkapnya. Setahu dia, dalam aturan lama, tak ada batas usia maksimum yang ditetapkan bagi petugas PJLP. Petugas PJLP saat ini pun banyak yang usianya sudah memasuki atau bahkan melewati 56 tahun. Jika kontraknya benar-benar diputus, ia tentu bingung mencari pekerjaan lain dalam waktu sangat singkat. Ia pun yakin rekan-rekannya akan merasakan nasib serupa. "Ada ratusan PJLP di Jakarta Barat yang akan menganggur. Di UPK Badan Air Palmerah saja ada 12 termasuk saya, Tamansari 25. Belum kecamatan lain, bahkan dinas lainnya. Di Jakarta bisa mencapai seribuan barangkali," keluh Azwar. Terlebih, lanjut dia, sebagai PJLP, ia tidak memiliki pesangon, apalagi Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. "Dengan keadaan sekarang, saya jadi sedih. Kalau putus kerja di sini, mau kerja di mana lagi. Sedangkan sulit dapat kerjaan. Kalau mau usaha, modal tidak punya, tidak ada pesangon. JHT juga enggak dapat, " ungkap dia. Atas keadaan ini, Azwar tidak berharap banyak. Ia berharap setidaknya pemerintah mau dengan bijak menerapkan aturan usia maksimum tersebut pada tahun depan. Sehingga, pekerja sepertinya masih mendapat kesempatan untuk mencari kerja di tempat lain, meskipun sulit. "Setidaknya, kami dikasih waktu setahun. Karena kami sadar memang tidak ada pesangon, tapi tolong lah beri waktu setahun, buat ngumpulin modal," kata dia. "Mohon kepada PJ Gubernur, Pak Heru Budi, saya yakin dan percaya beliau adalah orang baik. Beliau hadir di pemprov tidak mungkin untuk membinasakan masyarakatnya, saya yakin hadir untuk membina masyarakat. Di masa sulit, kalau bisa, ditunda lah aturan itu, setidaknya setahun," harap Azwar. Pj Gubernur DKI terbitkan aturan batasi usia PJLP Sebagai informasi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 tahun 2022, antara lain tentang pembatasan usia Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) minimal 18 hingga maksimal 56 tahun. Ilustrasi: Para petugas PPSU DKI Jakarta "Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berusia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 56 tahun," demikian bunyi poin D Kepgub 1095 tahun 2022 diakses di Jakarta, Selasa (13/12/2022), seperti dilansir ANTARA. Dalam Kepgub itu berisi tentang pedoman pengendalian penggunaan PJLP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kepgub itu menjelaskan PJLP dipilih melalui proses pemilihan dan dikontrak untuk jangka waktu tertentu. Keberadaan PJLP diarahkan untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, unit kerja kecuali pendidik, tenaga kependidikan dan PJLP pada Badan Layanan Umum Daerah. Adapun materi muatan kontrak PJLP dengan pejabat pembuat komitmen perangkat daerah/unit kerja mengenai hak, kewajiban, larangan dan pemutusan hubungan kerja dilaksanakan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan ketentuan perundangan-undangan. Sementara itu, pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 125 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Pergub Nomor 212 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan PJLP, tidak mencantumkan terkait batasan usia PJLP. Pergub itu salah satunya mengatur tentang jangka waktu tertentu yakni masa pelaksanaan pekerjaan bagi penyedia jasa lainnya paling lama satu tahun berjalan. Adapun besaran upah yang diatur dalam Pergub itu berdasarkan hasil negosiasi berpedoman paling sedikit pada upah minimum provinsi tahun berjalan. Kemudian, bagian terpenting yang diatur dalam Kepgub 125 tahun 2019 itu yakni penyediaan formasi untuk disabilitas sebanyak dua persen dari jumlah kebutuhan penyedia jasa lainnya pada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah. Apabila ditarik ke belakang, pada Pergub Nomor 212 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan penyediaan jasa lainnya orang perorangan, terkait usia disebutkan pengadaan PJLP berusia paling sedikit 18 tahun. red: a.syakirasumber: Kompas.com/ANTARA

SHARE:

Artikel Terkait

Innalillahi, Masa Jabatan Pj Gubernur DKI Heru Budi Diperpanjang

Kritik Politisi NasDem ke Pj Gubernur: Kinerjanya Seremoni, Gugup, Perilakunya Kayak Zionis

Banyak Minusnya, PKS Minta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Dievaluasi dan Diganti

Pilih yang Gampang, Pj Gubernur DKI Gelar Shalat Idulfitri 1444 H di Balai Kota