RKUHP Disahkan, Semua Bisa Kena?
Lagi-lagi, tuan penguasa yang katanya mengagungkan demokrasi, justru yang mencederai demokrasi itu sendiri.
Arogansi penguasa di balik pengesahan RKUHP seolah menggores luka lama rakyat saat UU Cipta Kerja disahkan. Terbukti, bukan kali ini saja tuan penguasa melahirkan undang-undang yang justru tidak sejalan dengan suara hati rakyat.
Ironisnya, berbagai undang-undang yang lahir tersebut makin menampakkan wajah keberpihakkan tuan penguasa kepada oligarki kapital.
Inilah ruh demokrasi hari ini, nyata kepentingan rakyat dinomorduakan. Rakyat hanya dijadikan batu loncatan saat pesta demokrasi tiba.
Janji manis calon wakil rakyat ditebarkan dengan indah demi mendulang suara. Setelah itu, janji dan kepentingan rakyat pun diabaikan.
Ya, fakta berbicara, saat sang wakil rakyat duduk di kursi kekuasaan, bukan kepentingan rakyat yang dibela, melainkan kepentingan pemilik modal yang menyokongnya.
Andaipun ada wakil rakyat yang membela, mereka pun sering kali kalah suara dengan para pemilik kepentingan.
Inilah wajah asli demokrasi hari ini, bukan lagi melayani dan mengakomodasi kepentingan rakyat, melainkan untuk menjamin kepentingan oligarki kapital.
Adanya standar ganda ini sejatinya menunjukkan kegagalan demokrasi sebagai sistem kehidupan. Demokrasi yang menyerahkan kedaulatan di tangan manusia, terbukti menimbulkan pertentangan, konflik kepentingan, bahkan kezaliman.
Rakyat yang semestinya diayomi, faktanya malah dicekik dengan berbagai aturan yang tak adil. Hidup rakyat bukan makin sejahtera, melainkan makin sengsara. Inilah buah getir aturan buatan manusia yang lemah lagi terbatas.
Memang benar, manusia diciptakan dengan segenap potensi yang luar biasa. Namun, fitrah manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan tidak akan pernah mampu membuat aturan yang sempurna. Secerdas apa pun akal manusia niscaya tidak akan mampu melahirkan hukum yang adil.
