RKUHP Disahkan, Semua Bisa Kena?

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya disahkan. Pengesahannya tampak membuat banyak masyarakat kecewa. Seolah mengulang episode UU Cipta Kerja, pemerintah terkesan ngotot mengesahkannya di tengah masifnya penolakan. Tidak hanya terancam semua bisa kena, neokolonialisme pun menjadi ancaman. Inikah bukti bahwa demokrasi hanya sekadar utopia belaka? Ya, RKUHP resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-11, pada Selasa (6/12) lalu. Pengesahannya dilakukan di tengah gelombang deras penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Sebab, RKUHP dinilai masih memuat pasal-pasal bermasalah. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyebut bahwa pihaknya masih menemukan pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP per 30 November 2022. Menurutnya, RKUHP tersebut akan mengancam kebebasan demokrasi. Isnur pun mengungkapkan, RKUHP kembali memuat pasal kolonial, yakni terkait dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Meskipun deliknya berupa aduan, tetapi dapat mengancam kebebasan demokrasi. Padahal jauh hari pemerintah menyebut bahwa semangat RKUHP adalah untuk terlepas dari hukum Belanda yang sudah lama diterapkan di Indonesia. (JawaPos.com, 6/12/2022). Senada dengan Isnur, kritik keras pun dilontarkan oleh peneliti sekaligus pengacara publik LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal. Menurutnya, DPR dan pemerintah terkesan terburu-buru mengesahkan RKUHP meskipun publik masih menilainya memuat pasal-pasal bermasalah. Hal ini tak dimungkiri menimbulkan dugaan adanya transaksi antara pemerintah dan DPR dalam subtansi dalam RKUHP yang menguntungkan kekuasaan sehingga rencana itu harus segera disahkan. Ma'ruf pun menilai pasal-pasal kontroversi yang ada berpotensi untuk mengkriminalisasi seseorang yang berlainan pandangan dengan kekuasaan, membungkam kebebasan masyarakat sipil, dan mencederai demokrasi. (CNNIndonesia.com, 6/12/2022). Inikah wajah asli demokrasi? Katanya mewakili suara rakyat, faktanya suara rakyat dikebiri. Suara vokal rakyat bahkan dapat dikriminalisasi jika berlawanan dengan kepentingan tuan penguasa. Kritik dan saran pun terancam dianggap menghina tuan penguasa, yang dapat berujung penjara. Inilah borok demokrasi, jargon "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" makin nyata hanya utopia belaka. Pengesahan RKUHP dengan masih banyaknya pasal-pasal bermasalah pun makin menunjukkan wajah otoriter tuan penguasa. Mengabaikan aspirasi rakyat yang semestinya didengar. Menjadi sesuatu yang sangat kontradiksi dengan prinsip-prinsip demokrasi yang katanya diagung-agungkan oleh penguasa negeri ini. Lagi-lagi, tuan penguasa yang katanya mengagungkan demokrasi, justru yang mencederai demokrasi itu sendiri. Arogansi penguasa di balik pengesahan RKUHP seolah menggores luka lama rakyat saat UU Cipta Kerja disahkan. Terbukti, bukan kali ini saja tuan penguasa melahirkan undang-undang yang justru tidak sejalan dengan suara hati rakyat. Ironisnya, berbagai undang-undang yang lahir tersebut makin menampakkan wajah keberpihakkan tuan penguasa kepada oligarki kapital. Inilah ruh demokrasi hari ini, nyata kepentingan rakyat dinomorduakan. Rakyat hanya dijadikan batu loncatan saat pesta demokrasi tiba. Janji manis calon wakil rakyat ditebarkan dengan indah demi mendulang suara. Setelah itu, janji dan kepentingan rakyat pun diabaikan. Ya, fakta berbicara, saat sang wakil rakyat duduk di kursi kekuasaan, bukan kepentingan rakyat yang dibela, melainkan kepentingan pemilik modal yang menyokongnya. Andaipun ada wakil rakyat yang membela, mereka pun sering kali kalah suara dengan para pemilik kepentingan. Inilah wajah asli demokrasi hari ini, bukan lagi melayani dan mengakomodasi kepentingan rakyat, melainkan untuk menjamin kepentingan oligarki kapital. Adanya standar ganda ini sejatinya menunjukkan kegagalan demokrasi sebagai sistem kehidupan. Demokrasi yang menyerahkan kedaulatan di tangan manusia, terbukti menimbulkan pertentangan, konflik kepentingan, bahkan kezaliman. Rakyat yang semestinya diayomi, faktanya malah dicekik dengan berbagai aturan yang tak adil. Hidup rakyat bukan makin sejahtera, melainkan makin sengsara. Inilah buah getir aturan buatan manusia yang lemah lagi terbatas. Memang benar, manusia diciptakan dengan segenap potensi yang luar biasa. Namun, fitrah manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan tidak akan pernah mampu membuat aturan yang sempurna. Secerdas apa pun akal manusia niscaya tidak akan mampu melahirkan hukum yang adil. Hukum yang adil ini hanya akan lahir dari Sang Penciptanya manusia, yakni Allah SWT, Al-Khaliq Al-Mudabbir. Oleh sebab itu, paradigma Islam memandang bahwa kedaulatan berada di tangan syarak, artinya hanya Allah SWT yang berhak membuat hukum bagi manusia. Sementara manusia hanya pelaksana bagi tegaknya aturan Allah SWT di bumi-Nya. Inilah kedaulatan hakiki yang tidak hanya mengantarkan kepemimpinan Islam di atas dunia, tetapi juga mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Alhasil, menemukan keadilan dalam naungan demokrasi hanyalah utopia belaka. Hanya dalam naungan sistem Islam niscaya tegak sistem hukum yang adil lagi menyejahterakan umat manusia. Insyaallah. Wallahu'alam bissawab. Jannatu Naflah, Praktisi Pendidikan

SHARE:

Artikel Terkait

Antara yang Menikmati dan yang Mengutuk Demokrasi

Praktik Demokrasi Internal Parpol Dikritik, “Parpol Mirip PT atau Milik Keluarga”

Anies dan Reformasi Kebaruan Partai Politik

Dikadali Demokrasi?