Singgung Buruknya Komunikasi Publik Pj Gubernur Heru, Gembong PDIP: Sangat Minus, bukan Sekadar Minus
Jakarta (SI Online) – Kemampuan menata kata (komunikasi, red), tidak semua orang bisa. Tapi selama ini itulah yang diremehkan oleh politisi anti Anies Baswedan, termasuk para politisi PDIP.
Kini giliran Jakarta dipimpin smeentara oleh pejabat yang tidak pandai menata kata, akhirnya merepotkan mereka sendiri. Gara-gara Pj Gubernur yang memiliki komunikasi buruk, kegaduhan di Jakarta kembali terjadi.
Bukan hanya itu, rakyat kecil yang selama ini tenang bekarja, akhirnya terusik. Sekitar 3100 petugas PJLP dipecat, otomatis mereka menganggur. Tanpa pesangon.
Buruknya cara komunikasi Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono kembali diakui Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.
Gembong mengingatkan agar Heru bisa meminimalisir kegelisahan publik. Utamanya, kata dia, soal komunikasi publik yang kurang baik sejak menjabat pada medio Oktober lalu.
“Kegelisahan Fraksi PDIP itu soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan,” kata Gembong saat menerima kunjungan Heru ke lantai 8 DPRD DKI, Senin (19/12/2022), seperti dilansir Republika.co.id.
Gembong mencontohkan, dua kebijakan menyangkut komunikasi publik yang kurang sejauh ini mencakup perubahan kebijakan usia maksimal PJLP dan perubahan slogan DKI.
Menurut Gembong, meski tujuan dari Heru untuk membatasi usia maksimal PJLP hingga 56 tahun sesuai dengan UU, perlu dicatat jika kesalahan komunikasi yang ada malah menimbulkan kegaduhan publik yang luar biasa.
“Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, nyapu jalanan merasa gelisah, kami Fraksi PDIP menilai Pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus, bukan sekedar minus,” kritiknya.
Dia berujar, khusus komunikasi publik terkait dengan slogan “Sukses Jakarta Untuk Indonesia!” juga mengalami hal serupa. Ihwal berdampak baik pada semua pihak, Gembong mengaku mendapat banyak serangan melalui pendapatnya yang menjelaskan perubahan tersebut langkah baik.
“Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik, artinya ke depan Pak Pj agar menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama bahu-membahu,” tuturnya.
