SMA Unggulan Garuda vs Sekolah Rakyat, Pendidikan Makin Diskriminatif?
Ada-ada saja kabar di dunia pendidikan. Setelah program makan bergizi gratis yang hingga saat ini masih mendulang polemik. Kini, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membuat dua sekolah jenis baru, yakni sekolah unggulan “SMA Garuda” dan Sekolah Rakyat.
Dua jenis sekolah ini diharapkan mampu mencetak agen perubahan dan mampu menjadikan anak Indonesia merasakan pendidikan berkualitas khususnya dalam sains dan teknologi. Namun, mampukan kedua jenis sekolah ini menjadi solusi bagi pendidikan yang merata di Indonesia?
Pemerintah berencana membangun empat SMA Unggulan Garuda baru di beberapa daerah seperti Ibu Kota Nusantara, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara pada 2025. Sampai 2029 nanti, pemerintah memiliki target membangun 40 sekolah unggulan. Dikabarkan akan ada 20 SMA Unggulan Garuda baru, sedangkan 20 SMA lainnya merupakan SMA yang akan ditingkatkan menjadi sekolah unggulan.
Menurut Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, meskipun mayoritas pengajar tetap berasal dari guru lokal, pemerintah juga akan mendatangkan guru-guru internasional untuk mengajar para siswa di SMA Unggulan Garuda. Stella juga menjelaskan bahwa para guru internasional ini tidak hanya akan mengajar saja, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas kepada para siswa. Sehingga para siswa ini dapat bersaing dan melanjutkan pendidikan di universitas top dunia.
Ada tiga jalur penerimaan pada SMA Unggulan Garuda, yakni (1) jalur afirmasi untuk keluarga prasejahtera dengan kuota 30% dari total siswa; (2) jalur reguler yang memberi beasiswa untuk siswa berprestasi dengan kuota 50%; (3) jalur paralel untuk anak keluarga mampu yang siap membayar biaya sekolah dan fasilitasnya dengan kuota 20%. (Tempo.co, 14 Januari 2025).
Selain SMA Unggulan Garuda, pemerintah juga berencana membangun Sekolah Rakyat di sejumlah daerah. Berbeda dengan SMA Unggulan Garuda, Sekolah Rakyat berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial dan diutamakan untuk anak dari keluarga tidak mampu dan tergolong miskin ekstrem. Sama seperti SMA Unggulan Garuda, Sekolah Rakyat direncanakan juga akan memiliki sistem asrama agar gizi siswa terjamin.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau dikenal dengan Gus Ipul, mengatakan bahwa ada peluang pembangunan Sekolah Rakyat turut melibatkan swasta. Ia juga menyebut bahwa Sekolah Rakyat menjadi harapan untuk memutus rantai kemiskinan agar tak ada lagi anak dari keluarga miskin yang tak dapat sekolah.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan melahirkan agen-agen perubahan di tengah keluarga dan lingkungan dari mereka yang selama ini dikategorikan sebagai keluarga yang miskin ekstrem atau miskin. Saat ini, pemerintah masih berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan. Sebab, skema pasti tentang konsep Sekolah Rakyat ini belum terbentuk. (detik.com, 17 Januari 2025).
Adanya dua jenis sekolah ini sejatinya menunjukkan wajah diskriminatif pendidikan kita. Layanan pendidikan yang seharusnya bersifat inklusif, faktanya justru membedakan siswa berdasarkan latar belakang sosial ekonominya. Ini jelas berpotensi menciptakan jurang diskriminasi di dunia pendidikan kita.
Saat ini saja, sistem pendidikan yang berjalan sudah banyak layanan pendidikan yang dibeda-bedakan, baik untuk peserta didik maupun gurunya. Adanya dua jenis sekolah baru ini jelas akan menambah daftar buruk diskriminasi dalam layanan pendidikan di Indonesia.
Jika ditelaah, tidak hanya akan memperlebar jurang diskriminasi, adanya dua jenis sekolah ini juga berpotensi menimbulkan segudang masalah baru. Sebutlah, masalah impor guru pada Sekolah Unggulan Garuda. Mengimpor guru dengan alasan apa pun jelas membutuhkan dana yang tak sedikit.
Tentunya, akan lebih bijak jika dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Mengingat, tidak sedikit guru honorer yang nasibnya belum jelas. Di sisi lain, guru dalam negeri pun sejatinya tidak kalah bersaing dengan guru internasional, andai pemerintah serius dalam mendukung pengembangan mutu dan profesionalisme guru.
