Soal Hari Libur Keagamaan, Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Berlaku Adil
“Instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dibuat bingung, bahkan banyak umat beragama dibuat resah. Ini menunjukkan bahwa proses pengambilan kebijakan di pemerintah pusat, menyimpan banyak masalah yang berpotensi menjadi banyak salah, yang korbannya adalah Rakyat atau umat beragama” ujarnya.
Hidayat yang merupakan mitra Kementerian Agama di Komisi VIII DPR-RI ini menyebut, pembatalan keberangkatan umrah secara sepihak oleh Menko Perekonomian juga tanpa melalui komunikasi dan koordinasi dengan Kemenag. Pasalnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (6/12) mengaku belum mendapatkan edaran apa pun berkaitan dengan kebijakan pembatalan oleh Menko tersebut.
Hal ini juga tidak menghargai keputusan bersama yang telah disepakati oleh pemerintah dalam hal ini Kemenag dengan Komisi VIII DPR-RI yang pada rapat kerja terakhir (30/11) setuju untuk segera memberangkatkan jamaah umrah dengan berbagai mekanisme protokolnya, sebagaimana diizinkan oleh pihak Kerajaan Saudi Arabia.
Apalagi, kata Hidayat, pembatalan sepihak tersebut juga disesalkan dan ditolak oleh asosiasi PPIU yang sudah mulai beraktivitas kembali menyiapkan keberangkatan jamaah, yang berdasarkan data dari KJRI Jeddah sudah 20 ribu dari 59 ribu jamaah umrah yang telah mendaftar ulang dan sedang menunggu penerbitan e-visa.
“Jika memang keputusan terbaru pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Marves (7/12) adalah pelonggaran PPKM, maka seharusnya kebijakan tersebut menganulir kebijakan Menko Perekonomian yang dikeluarkan sebelumnya. Sehingga jamaah umrah tetap bisa diberangkatkan dengan persiapan-persiapan yang juga sudah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan,” kata Hidayat.
“Pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan yang prosedurnya benar, bertanggung jawab kepada keselamatan warga dari Covid-19, adil, transparan, dan berbasis kajian mendalam dan komprehensif, agar tidak membingungkan dan meresahkan umat beragama. Agar hadirkan ketenteraman bagi umat beragama baik Muslim maupun Kristiani, yang bisa menjadi bagian dari solusi atasi Covid-19,” pungkasnya.
red: adhila
