Spesial Kemerdekaan: Jejak Sejarah Indonesia dan Mesir
Saat ini, mahasiswa Indonesia di Mesir berjumlah sekitar delapan ribu. Sebagian besar yang berkuliah di Universitas Al Azhar, mendapat beasiswa penuh. Saat wabah Covid-19 berdampak pada kehidupan ekonomi warga, pihak kampus ikut memberikan tunjangan pangan kepada para mahasiswa yang bukan penerima beasiswa. Bahkan, saat ada mahasiswa yang terinspeksi virus Covid 19, langsung dirawat di rumah sakit milik spesialis Universitas Al-Azhar. “Ini wujud perhatian dan hubungan baik antara Al Azhar dan Indonesia,” jelas Ahmad Ramadhan, Pensosbud KBRI di Mesir, yang juga menjadi salah satu narasumber program NGESHARE.
Tidak sekedar kerjasama dalam dunia pendidikan, hubungan antara kedua negara ini dilakukan dalam bidang pedagangan. Mesir merupakan kawasan yang strategis, karena menjadi pintu masuk perdagangan di Timur Tengah. Neraca perdagangan antara Indonesia dan Mesir, menurut Dubes Helmy Fauzi, terus mengalami peningkatan, saat ini lebih dari US$ 1,5 Miliar dengan surplus di pihak Indonesia yang sangat besar. Ekspor utama Indonesia ke Mesir adalah kelapa sawit beserta turunannya, kopi, karet dll. Sedangkan, impor utama Indonesia dari Mesir, antara lain kalsium dan alumunium fosfat, kapur dll.
Kemajuan hubungan bilateral dalam bidang perdagangan ini akan terganggu, jika stabilitas keamanan dalam negeri Mesir ikut terganggu. Mesir saat ini masih berada dalam darurat sipil, setelah kekuasan politik dan ekonomi dikontrol penuh oleh militer. Berbeda dengan Indonesia, transisi demokrasi di Mesir tidak berjalan mulus, sejak penguasa diktator Husni Mubarok yang berkuasa selama 30 tahun digulingkan dalam revolusi rakyat pada 25 Januari 2011. Namun, rupanya prahara politik belum selesai. Muhammad Mursi yang terpilih sebagai presiden dalam proses demokrasi pada 30 Juni 2012, akhirnya bernasib tragis ‘diakhiri’ oleh pihak militer. Berawal dari revolusi rakyat pada 30 Juni 2013 saat baru 1 tahun memerintah, dan pada 3 Juli 2013 kekuasaan diambil alih sementara oleh panglima militer Mesir dan disahkan oleh Mahkamah Agung sebagai pemimpin caretaker. Karena itulah, Indonesa terus berbagi pengalaman menjalani proses transisi demokrasi dengan mengundang Mesir sebagai negara sahabat di Bali Democracy Forum yang dilaksanakan setiap tahun.
Kawasan di Timur Tengah hingga saat ini masih dalam suasana konflik. Situasi regional yang memprihatinkan ini, akan berdampak banyak, termasuk dalam perdagangan. Karena itu, menurut wartawan senior Kompas, Mustafa Abdurrahman yang bertugas di Mesir sejak tahun 1992 dan ikut berbagi dalam program NGESHARE, diharapkan Indonesia dan Mesir ikut berperan dalam menyelesaikan berbagai konflik politik di Timur Tengah, seperti di Suriah, Libya dan Palestina. Apalagi, Indonesia akan menjadi Ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Mahmoud Abbas Abu Mazen dari Palestina, lanjut Pak Mustafa, sangat mengapresiasi inisiasi Menlu RI Bu Retno Marsudi yang memimpin gerakan penggalangan dukungan Internasional di PBB untuk menolak proposal ‘Transaksi Abad Ini’ yang diajukan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2019 silam.
Negara-negara di kawasan Timur Tengah yang berpenduduk muslim bisa belajar dari umat Islam di Indonesia. Proses transisi demokrasi di Indonesia tidak begitu mengkhawatirkan, karena seiring dengan semangat Islam yang moderat yang diamalkan umat Islam Indonesia. Sebagaimana diutarakan oleh Presiden RI ke-6 Pak SBY di forum internasional, “Islam, Modernitas dan Demokrasi di Indonesia tidak bertentangan dan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa”, seperti disampaikan oleh Dubes Haz Pohan beberapa waktu lalu di NGESHARE.
Karakter umat Islam yang moderat sesungguhnya sudah difirmankan Alloh Ta’ala dalam Al-Qur’an: “dan, demikian pula kami menjadi kamu (umat Islam) ummatan wasathon (umat yang adil dan pilihan), agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan manusia) dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (QS Al-Baqarah : 143).
Ayat ini menjadi perintah bagi kita semua untuk menjadi umat pilihan. Dan, untuk mengampanyekan Islam Wasathiyah ini, beberapa tokoh umat dan ulama dari Mesir dan Indonesia saling berkunjung. Grand Syekh Al Azhar, Prof. Dr. Ahmad Thoyyib, misalnya pernah berkunjung ke Indonesia menjadi ‘Keynote Speaker’ dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendikiawan Muslim Dunia di Istana Bogor pada tahun 2018. KTT ini digelar untuk memperkuat fondasi umat Islam sebagai umat yang penuh toleransi, tidak terjebak ekstremitas, mengambil jalan tengah, dan cenderung menyelesaikan masalah dengan musyawarah.
Al-Azhar Mesir, yang dipimpin Ahmad Thoyyib merupakan lembaga yang otoritatif dalam memberikan fatwa, dan berusaha netral dalam percaturan politik di Mesir. Al Azhar bisa berdialog dengan kelompok oposisi ataupun kelompok pendukung pemerintah. Al Azhar berusaha berperan sebagai fasilitator rekonsiliasi nasional, karena Islam adalah agama yang moderat, tidak berada dalam ekstremitas. Karena itu, umat Islam harus memberi teladan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep ‘al-Muwathanah’ yaitu kewargaan yang setara tanpa membedakan suku, ras dan agama, yang di Indonesia biasa disebut ukhuwah wathoniyah, telah menjadi dokumen penting Al-Azhar yang dipromosikan di negara-negara Muslim dan juga di forum internasional untuk resolusi konflik yang berwarna Islam Rahmatan lil-‘Alamin.
Begitulah, umat Islam di Indonesia, sudah lama terbiasa dengan kemajemukan, baik agama, suku maupun budaya, karena mendapat bimbingan dari para ulama. Inilah semangat yang harus kita tanamkan kembali dalam merayakan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wallahu’alam.
Fahmi Salim
Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah dan Komisi Dakwah MUI
