Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden, Bahlil Jadi Jubir Oligarki?
Benny mengatakan, harapan menunda pemilu agar Presiden Joko Widodo bisa mengawal proyek pemindahan IKN sampai selesai merupakan hal yang sesat.
Pasalnya, ia mengingatkan, menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan berarti memperpanjang masa jabatan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Mereka akan tetap berakhir di 2024.
Menurutnya, tugas presiden dan wapres selanjutnya akan dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) yang hanya bisa dijabat oleh menteri luar negeri (menlu), menteri pertahanan (menhan), atau menteri dalam negeri (mendagri) sampai ada pasangan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu.
“Jika ada niat kelompok tertentu menunda Pilpres agar Presiden Jokowi mengawal proyek IKN sampai selesai, jelas itu sesat. Sebab jika ditunda, DPR dan DPD tetap. Presiden berhenti dan PLT presiden dipegang triumvirat: Menlu, Menhan, dan Mendagri hingga Pemilu berikutnya,” katanya.
Jubir Oligarki?
Dari kalangan aktivis, Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang (Yos Nggarang) malah menyindir Bahlil dengan mengatakan kalau menteri asal Indonesia Timur itu kini semakin terlihat seperti juru bicara (jubir) oligarki.
“@bahlillahadalia, pemilu dilakasanakn tiap 5 thn itu amanat konstitusi. Kok, bung semakin kelihatan sbg jubir oligarki?,” ujar Yos Nggarang.
Yos Nggarang mengingatkan, kekuasaan itu telah diatur oleh hukum, dan hukumlah yang mengatur kekuasaan, bukan pengusaha.
“Kekuasaan itu diatur olh hukum.Hukumlah yg mengatur kekuasaan,bukan oleh pengusaha,” kata Yos Nggarang melalui akun Twitter @yosnggarang.
red: a. syakira/dbs
