Tantangan Prabowo: Ekonomi Indonesia dalam Bahaya!
Belum lagi tindak kejahatan money laundring akibat merebak hasil korupsi oknum pejabat tinggi negara sendiri. Atau antara oknum pejabat tinggi dengan oknum pengusaha oligarki, dsb. Dananya yang tidak kalah luar biasa besar tengah diparkirkan ke Singapura, Swiss, Guam dan Hawaii.
Dan ini pun tengah menggerogoti dari dalam program kesayangan Jokowi: hilirisasi pertambangan, dikarenakan:
Pelarangan ekspor bahan mentah pertambangan minerba tak dipedulikan oleh perusahaan penambang ilegal yang justru dilindungi oleh oknum pejabat negara.
Sedangkan, keharusan hilirisasi malah banyak diserahkan kepada lagi-lagi perusahaan swasta asing dan aseng yang nyata-nyata juga tak terlepas dari adanya koneksitas kolusi para menteri di kabinet yang disebut dikenal sebagai “Penguasa-Pengusaha” pertambangan itu sendiri.
Bahkan, eskalasi income yang tadinya setahun hanya 3,3 miliar dollar uang dibanggakan oleh Jokowi sendiri melonjak menjadi 30 miliar dollar itu pun sebatas pendapatan berasal dari izin konsensi dan pajak usaha, dsb.
Berapa sesungguhnya core keuntungan bisnis penjualannya yang dilarikan oleh perusahaan-perusahaan aseng dan asing itu disembunyikan?
Bisa berpuluh-puluh ribu milyar dollar. Alih-alih bisa memantik mimpi kemakmuran rakyat itu menjadi nyata: pendidikan dan kesehatan gratis, sandang pangan murah, pengangguran dan fakir miskin disubsidi negara. Atau hutang dari semua debitur yang menakutkan lebih dari 20.000 triliun pun bisa dilunasi.
Dan jangan dikira dari program sektor prioritas infrastruktur Jokowi pun memberi penyumbang terbesar terjadinya “rush” pelarian dana keluar negeri:
Maka, pernyataan Prabowo “yang tak beda kumis”: buat apa jalan tol , bandara, pelabuhan, dan waduk bendungan banyak dibangun dananya berasal dari hutang dan investasi aseng-asing yang ujung-ujungnya harus dijual kembali juga ke asing-aseng pula?
Lantas, buat apa pula melanjutkan pembangunan IKN? Yang hanya merupakan ambisiusme kekuasaan liar Jokowi sssungguhnya tidak diminati oleh para investor dan hanya memboros-Boroskan anggaran negara APBN yang di dalam UU IKN tak ada? Berarti sesungguhnya tak begitu penting untuk negara?
Pun di sektor properti raksasa yang dilaksanakan oleh para perusahaan domestik oligarki berjubah RRC membangun kota-kota baru nyaris merata di seluruh pulau Indonesia di wilayah pantai justru berkecenderungan menjadi bentuk “negara dalam negara”.
Di dalamnya segala perputaran dan peredaran transaksi dengan digitalisasi mata uang yuan, tak memberi dampak benefit domestiknya yang berarti. Lagi-lagi dana itu menguap beterbangan ke luar negeri.
Ironisnya, yang sangat mengejutkan malah kebijakan pemerintah —seperti pembangunan kota baru di PIK I dan PIK II dimasukkan menjadi kategori pilot project proyek strategis nasional.
