Temui Komisi III DPR, Forum Umat Islam Banten Tuntut Pembebasan Munarman

Jakarta (SI Online) - Sejumlah ulama dan habaib yang tergabung dalam Forum Umat Islam Banten (FUIB) menuntut dibebaskannya Munarman. Hal tersebut disampaikan FUIB saat audiensi bersama Komisi III DPR RI di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Didampingi sejumlah kuasa hukum, delegasi FUIB bertemu dengan Habiburrokhman, Anggota Komisi III DPR RI. "Tuduhan keterlibatan sahabat kami Sdr. Munarman dengan kelompok yang dituduh terlibat teroris adalah sesuatu yang mengada-ngada, karena kami sangat mengetahui komitmen Sdr. Munarman dalam menjaga eksistensi NKRI dan partisipasi aktifnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial order dan agar tidak terjadi segregasi sosial telah banyak dibuktikannya," ujar Ketua FUIB Kiai Affan Makmun dalam pernyataan persnya. Kiai Affan menilai, Munarman adalah seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga advokat yang komitmen perjuangannya selalu menempuh jalur legal konstitusional. Adapun mengenai beberapa kegiatan yang dipersoalkan sebagaimana tuduhan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terhadap Munarman SH, FUIB menjelaskan sejumlah keterangan, yaitu: Pertama, FUIB menilai kehadiran Munarman pada acara diskusi di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat tahun 2014, tidak lebih dan tidak kurang hanya sekitar 10 menit untuk mendapatkan informasi dan kebetulan jalur UIN Syarif Hidayatullah adalah salah satu jalur pulang pergi dari rumah Munarman. Bukan sebuah kesengajaan untuk hadir apalagi sebagai inisiator, panggagas, penggerak, atau memberi bantuan terhadap pelaksanaan diskusi. Kedua, kehadiran Munarman pada acara seminar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Tuduhan ikut Baiat ISIS di Sulawesi Selatan adalah Fitnah; b. Kehadirannya di Sulawesi Selatan karena diundang hanya sebagai pembicara yang justru subtansi materi yang diberikan tentang Kontra Terorisme; c. Adanya agenda baiat ISIS tidak diketahui Sdr. Munarman, sehingga saat berlangsung secara mendadak pun Sdr. Munarman tidak ikut membaiat, tidak mendukung, menyuruh ataupun memfasilitasi; d. Selama di FPI justru Sdr. Munarman yang merubah FPI menjadi Organisasi Kemanusiaan; e. Di banyak diskusi dan seminar justru Sdr. Munarman menyerang segala bentuk Aksi Terorisme dan menyerukan masyarakat agar berhati-hati terhadap Radikalisme dan Radikalisasi oleh agen-agen provokator yang menginfiltrasi ke dalam tubuh FPI. Ketiga, FUIB mengungkapkan kegiatan seminar di Medan justru Munarman bersedia hadir karena salah satu fasilitator kegiatan tersebut adalah pihak Polda Sumut melalui Kabid Binmas (saat itu) yaitu berupa fasilitas biaya sewa gedung dan biaya konsumsi acara seminar tersebut. Bahkan Kabid Binmas Polda Sumut (saat itu) menjadi salah satu narasumber dalam acara seminar tersebut. "Perlu diketahui oleh publik bahwa fitnah berupa tuduhan bahwa Munarman menggerakkan orang atau bermufakat jahat atau memberikan bantuan atau menyembunyikan informasi adalah fitnah keji terhadap Munarman," jelas Kiai Affan. "Karena faktanya Munarman tidak pernah berinisiatif untuk membuat atau menyelenggarakan seminar tersebut dan juga tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi dalam bentuk apapun selain untuk keperluan sebagai narasumber seminar," tambahnya. Menurutnya, Munarman juga tidak pernah mengetahui siapa penggagas seminar, siapa narasumber, siapa peserta yang diundang dan afiliasi narasumber lainnya ataupun afiliasi pemilik Pondok Pesantren tempat seminar tersebut diadakan. "Fitnah dan perlakuan yang sewenang-wenang yang dialami oleh sahabat kami Sdr. Munarman, dikarenakan tidak adanya lembaga yang betul-betul mengontrol dan mengawasi kinerja dari Densus 88 Anti Teror, sehingga memberikan jaminan dan perlindungan baik bagi sahabat kami dan bagi seluruh rakyat Indonesia dari kesewenang-wenangan (de Tournement de Pavoir) atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh oknum Densus 88 Anti Teror Mabes Polri," ungkap Affan. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) segera membentuk Tim Pengawas sebagaimana ketentuan Pasal 43J Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. "Pengawasan tersebut sangat penting agar Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dalam melaksanakan tugasnya tidak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu apalagi hanya menyasar agama tertentu yaitu agama Islam," kata Affan. Menurutnya, hal tersebut sangat beralasan karena faktanya terdapat perbedaan dalam penanganan terhadap kelompok teroris OPM yang sudah jelas dan nyata merongrong keutuhan NKRI, membantai banyak warga sipil, tenaga medis, pekerja proyek jalan, bahkan membunuh seorang Jenderal TNI, tetapi sampai dengan saat ini Polri belum menugaskan Densus 88 untuk menindak teroris OPM tersebut. "Dan yang sangat memprihatinkan lagi Kepala Densus 88 justru meminta agar tidak menggunakan kata terorisme terhadap teroris OPM," jelas Affan. Berdasarkan uraian tersebut, maka para Habaib, Ulama, Pengacara dan Aktivis Islam yang tergabung dalam FUIB terpanggil untuk menyatakan sikap sebagai berikut: "Pertama, mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, Sdr. Munarman, SH," kata Affan. Kedua, FUIB mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap Munarman, segera dihentikan dan membebaskannya dari tahanan. "Ketiga, hentikan segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi terhadap ajaran agama maupun pemuka agama apapun di Indonesia," ujar Affan. Keempat, FUIB mendesak agar DPR RI segera membentuk Tim Pengawas penanggulangan Terorisme. red: adhila

SHARE:

Artikel Terkait

Suarakan Keadilan! Habib Rizieq, Din Syamsuddin dkk Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae ke MK

Zulkifli Hasan Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Jadi Korban Framing, Munarman Minta Media Tak Jadi Alat Propaganda

Bebas dari Penjara, Munarman: Kezaliman yang Saya Alami Tak Ada Apa-apanya Dibandingkan yang Terjadi…