Temui Pimpinan DPRD, Aliansi Ulama dan Tokoh Jabar Tolak Pergantian Nama RSUD Al-Ihsan jadi Welas Asih
Bandung (SI Online) – Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat menemui Pimpinan DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan penolakan keputusan Gubernur Jawa Barat yang mengubah nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang rapat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (9/7/2025).
Koordinator Aliansi Ulama dan Tokoh Jabar Ustaz Asep Syaripudin (UAS), menyampaikan sikap resmi penolakan yang tertuang dalam surat terbuka. Surat tersebut dibacakan secara langsung di hadapan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, dan Wakil Ketua Komisi V, Siti Muntamah.
“Kami Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Barat, yang merupakan komponen Masyarakat yang terdiri dari para Ulama, para Tokoh, dan Pimpinan Ormas selaku perwakilan dari Masyarakat Muslim Jawa Barat bermaksud menyampaikan sikap Ketidaksetujuan kepada Bapak selaku Gubernur, sehubungan dengan keputusan Bapak melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 445/Kep.306-Dinkes/2025 Tentang Perubahan Nama RSUD Al-Ihsan menjadi RS Welas Asih, ujar Ustaz Asep.
“Seyogyanya Gubernur meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Rumah Sakit, melalui misalnya perbaikan manajemen atau perbaikan peralatan kesehatan bukan merubah nama yang sudah bagus, yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada masyakarat Jawa Barat, sudah sesuai dengan norma agama dan sudah sesuai etika” tambah pria yang akrab disapa Kang UAS itu.
Baca juga: Tolak Pergantian Nama RSUD Al-Ihsan Jadi Welas Asih, API Jabar Ungkap Sejarahnya
Wakil Ketua DPRD Iwan Suryawan menerima aspirasi tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti surat sikap yang diserahkan oleh perwakilan aliansi. “Surat ini akan kami teruskan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, agar menjadi bahan pertimbangan dan masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, melalui kehadiran Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, dan Wakil Ketua Komisi V, Siti Muntamah juga menyatakan komitmennya untuk terus mendengar dan menerima seluruh aspirasi masyarakat terkait isu ini.
Fraksi PKS memandang bahwa partisipasi publik adalah kunci dalam menjaga nilai-nilai kemasyarakatan dan pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan umat. [ ]
