TKA China Datang, Bukti Cengkraman Asing Kian Kuat?
Menurut Fadli, jika hal itu benar maka persoalan tersebut bertentangan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan karantina. “Ini bertentangan dengan semangat PSBB dan karantina apalagi dari negara sumber virus corona,” katanya.
Tak dapat dipungkiri, sejak awal masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia, para pemangku kekuasaan memang sangat lambat dalam menangani pandemi ini. Hal tersebut pun semakin terlihat ketidaksinergisannya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan, serangkaian kebijakan yang dibuat pun terkesan setengah hati, nyeleneh, diskriminatif, serta tak segan-segan menyakiti hati rakyat, dan mengorbankan kemaslahatannya demi segelincir elite atau para kapital. Sehingga pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 dengan cepat seakan hanya anggan-anggan semata. Sebab, celah masuknya penyebaran Covid-19 masih terbuka lebar.
Entah apa yang merasuki para pembuat kebijakan negeri ini. Rakyat yang tengah menderita akibat Covid-19, rakyat kehilangan mata pencaharian mereka, PHK dimana-mana, kelaparan mendera, bahkan menyebabkan kematian, justru pemerintah terang-terangan mengizinkan TKA China masuk ke Indonesia dengan sangat mudah. Hal ini semakin membuktikan jika pemerintah sangatlah loyal dengan Asing. Hingga untuk menolak TKA China masuk pun mereka tak mampu.
Indonesia dalam Cengkraman Asing China
Masuknya TKA China ke Indonesia secara terus menerus bukanlah tanpa alasan. Bahkan, di musim pandemi sekalipun pemerintah tak kuasa untuk menolak datangnya TKA China ke Indonesia. Hal itu sebenarnya terjadi akibat cengkraman China ke Indonesia begitu sangat kuat melalui jalur investasi.
Tak bisa dipungkiri, jika dominasi investasi China dalam pembangunan infrastruktur di negeri pertiwi ini sangatlah nampak. Terlebih melalui perjanjian belt road initiative (BRI) yang mengikat Indonesia.
John Perkins dalam bukunya, A Confession of Economic Hit Man, mengatakan bahwa salah satu modus intervensi adalah melalui strategi pemberian pinjaman (investasi). Perkins menyebutkan, pinjaman diberikan terus-menerus agar negara yang dituju akhirnya terjebak utang yang diterimanya itu. Sehingga secara politik dan ekonomi menjadi tergantung. Pada saat itu berbagai macam intervensi dengan mudah dilakukan. Alhasil, satu negeri begitu mudah disetir pihak luar bahkan untuk perkara vital.
Hal inilah yang terjadi kepada negeri kita Indonesia. Cengkraman investasi membuat negeri ini tidak memiliki kedaulatan utuh. Mereka tidak memiliki kemandirian dalam mengelola negaranya. Investor asing lah yang memiliki kendali penuh terhadap negeri tersebut. Terlebih lagi syarat-syarat investasi yang diajukan oleh para investor jelas menguntungkan negara pemberi investasi, namun merugikan negara penginvestasi, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan,. Sehingga, negeri kita tak memiliki wibawa, bahkan untuk sekedar menolak hadirnya TKA China di tengah pandemi pun mereka tak bisa.
Sehingga, hal tersebut jelas berimbas pada kezaliman terhadap rakyat mereka. Kapitalisme yang berasas pada materi juga telah membuat para penguasa lebih mementingkan para pemilik modal (kapital). Mengingat, para pemilik modal telah memberikan mereka keuntungan bagi diri mereka ataupun kelompok mereka. Wallahu A’lam Bishshawab.
Siti Komariah
(Pemerhati Umat)
