Tolak Kenaikan BBM, Presiden PKS Layangkan Surat Terbuka kepada Presiden Jokowi
Lebih lanjut dalam surat terbuka, PKS memahami pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.
Bantuan sosial tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak. Efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan.
Apalagi, dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan; ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.
“Bukankan Bantuan Langsung Tunai adalah kebijakan yang dulu sering Bapak Presiden kritik karena itu tidak baik bagi peningkatan produktivitas masyarakat?,” tutur Syaikhu.
PKS juga memandang pembengkakan biaya APBN seharusnya bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan menghindari praktik korupsi serta pengawasan yang ketat terhadap konsumsi BBM bersubsidi.
Selain itu, Pemerintah seharusnya juga bisa menunda terlebih dahulu proyek-proyek besar yang tidak prioritas.
“Oleh karena itu, berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujar Syaikhu.
red: a.syakira
