Tolak Khilafah sebagai Solusi, Sekretaris LPOI: Mereka Jelas-Jelas Musuh Agama dan Negara
Jakarta (SI Online) – Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh menolak khilafah disebut sebagai solusi dari persoalan kebangsaan.
Imam mengatakan, setiap masalah atau problematika yang hadir di tengah masyarakat seakan menjadi panggung tersendiri bagi pengusung khilafah untuk tampil beraksi menjadikan khilafah sebagai pemeran utama dan solusi atas segala problematika yang dihadapi umat.
Hal itu, kata mantan Wasekjen PBNU itu, bahkan telah menjadi suatu ritme berulang tersendiri yang sangat mudah untuk diidentifikasi.
“Khilafah bukanlah solusi, tapi justru menjadi desepsi, delusi, destabilisasi, dan degradasi bangsa. Mereka jelas-jelas musuh agama dan musuh negara,” kata Imam di Jakarta, Kamis (25/11/2022) seperti dilansir ANTARA.
Imam juga menyampaikan keberatannya atas klaim yang menyebut bahwa khilafah adalah solusi persoalan kebangsaan dan global, termasuk jalan keluar atas segala persoalan ekonomi.
Menurut dia, dalam konteks ekonomi sejatinya masyarakat sudah punya kekuatan ‘ekonomi Pancasila’ yang berbasis spirit gotong royong, sudah membumi, dijiwai dengan naps keislaman yang ramah, damai, dan toleran.
“Founding fathers bangsa kita telah meletakkan dasar-dasar bernegara dengan benar sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia. Kita sudah bernegara dengan baik dan benar. Tidak perlu tengak-tengok lagi,” kata Imam.
Imam menuduh, banyaknya kemunculan narasi tersebut sengaja disebarkan semata-mata guna menyesatkan masyarakat, mengaburkan komitmen nasional, mengganggu stabilitas nasional, dan membangun ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
“Berbagai upaya political engineering, cultural engineering, economic engineering dan security engineering secara terbuka maupun tertutup telah dan akan terus dilakukan pihak asing untuk menegosiasikan kepentingan mereka, terutama merebut dan menguasai seluruh pundi kekuasaan, pemerintahan, dan sumber daya alam,” ucapnya.
Menurut Imam kondisi yang tidak boleh dibiarkan karena dikhawatirkan akan memengaruhi opini, stabilitas publik, dan kerentanan imunitas ideologi Pancasila. Di mana, menurutnya, akan mempercepat datangnya bencana bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
“Gerakan serta jaringan khilafah di Indonesia akan memicu kerentanan dan kerawanan imunitas ideologi Pancasila. Selanjutnya bila kerentanan dan kerawanan berkepanjangan yang dibiarkan akan mempercepat datangnya malapetaka bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia,” tuduhnya.
