Turkiye dan Arab Saudi Tolak Semua Rencana Relokasi Warga di Jalur Gaza
Istanbul (SI Online) – Dua negara di Timur Tengah, Arab Saudi dan Turkiye, secara tegas menolak semua rencana relokasi terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan, negaranya menolak rencana yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka, tetapi akan lebih menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan gencatan senjata permanen di Gaza,
“Kami menolak rencana apa pun yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka,” kata Fidan setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza di kota Antalya, Turki selatan, dengan tajuk “Solusi Dua Negara dan Perdamaian Abadi di Timur Tengah”, pada Jumat (11/04).
Kemudian pada hari itu, pertemuan dilanjutkan dalam “format yang diperluas” dengan partisipasi negara-negara tambahan, kata Fidan.
Fidan mengatakan, diskusi tersebut melibatkan menteri luar negeri dari Palestina, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Bahrain dan Indonesia, serta sekretaris jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab.
Baca juga: Presiden Prabowo: Evakuasi Warga Gaza Bukan untuk Relokasi
Perwakilan dari Uni Emirat Arab, China, Rusia, Irlandia, Spanyol, Norwegia, Slovenia, Nigeria dan Uni Eropa juga ikut serta.
Pertemuan hari ini difokuskan pada situasi kemanusiaan di Gaza, upaya untuk menegakkan kembali gencatan senjata, dan perkembangan di wilayah pendudukan, kata Fidan.
Dia menekankan, kekhawatiran atas meningkatnya agresi Israel dan diskusi tentang langkah-langkah potensial yang dapat diambil oleh masyarakat internasional untuk mencapai perdamaian abadi dan solusi dua negara.
“Gencatan senjata abadi harus ditetapkan sesegera mungkin. Kami mendukung inisiatif gencatan senjata yang dipimpin oleh Qatar, Mesir dan AS,” tambahnya.
“Kami mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang telah disetujui oleh Liga Arab. Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Fidan.
“Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan dukungan yang memungkinkan untuk mencapai perdamaian,” tambahnya.
Menteri Luar Negeri Turki itu mengatakan, penindasan yang dihadapi oleh Palestina juga merusak hukum internasional dan nilai-nilai universal.
