Umat Islam Depok Menunggu Pembangunan Masjid Margonda

Jumat kemarin (13/6) berlangsung demonstrasi di depan kantor Walikota Depok. Puluhan pendemo yang menamakan diri Forum Silaturahmi Ormas-Ormas Islam Kota Depok (FSOID) itu menuntut dibangunnya segera Masjid Margonda. “Tahun 2024 kan sudah terjadi kesepakatan Walikota lama dan DPRD Depok bahwa untuk Pembangunan Masjid Margonda telah disetujui anggaran Rp20 miliar. Jadi mengapa walikota yang baru mengubah rencana,” kata Nuim Hidayat, Sekretaris FSOID. “Pembangunan sekolah inklusi bisa di halaman masjid,” kata Hadi Nur Ramadhan, Ketua FSOID. Walikota yang baru, Supian Suri, memang menginginkan perubahan dari pembangunan masjid ke rumah untuk anak berkebutuhan khusus. Sontak Keputusan walikota ini mendapat reaksi yang keras dari anggota DPRD. Fraksi PKS terutama memelopori aksi penolakan ini. Dukungan untuk Pembangunan masjid di jalan Margonda Raya ini pertama datang dari Ketua MUI Depok pada tahun 2020. KH Dimyathi Badruzzaman saat itu menyatakan pada Walikota Depok, KH Mohammad Idris bahwa di jalan raya Margonda harus ada masjid yang representatif untuk umat Islam. Pada awal tahun 2022, saat peresmian underpass Jalan Dewi Sartika oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Depok KH. Dr.Mohammad Idris mengajukan permohonan bantuan pembangunan masjid kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Permohonan tersebut disetujui, dengan syarat Pemkot Depok menyediakan lokasi yang tepat. Atas dasar pertimbangan keamanan siswa akibat tingginya volume kendaraan di Jalan Margonda, SDN Pondok Cina 1 diusulkan untuk direlokasi, dan lahannya dialokasikan sebagai lokasi pembangunan masjid. Gagasan ini didukung oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Ketua LPM Pondok Cina dan tokoh masyarakat lainnya. Ormas-ormas Islam pun mendukung rencana walikota ini, seperti: Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Persis, Hidayatullah, Hasmi dan lain-lain. Pemprov Jawa Barat kemudian mengalokasikan anggaran pembangunan masjid tersebut dalam APBD Provinsi Tahun 2023. Pada akhir tahun 2022, Pemkot Depok membangun trotoar di sepanjang Jalan Margonda, termasuk di depan SDN Pondok Cina 1. Desain trotoar yang menutupi sebagian akses masuk ke sekolah menimbulkan polemik dan sorotan media. Dinas PUPR menjelaskan bahwa pembangunan tersebut sudah sesuai dengan DED (Detailed Engineering Design) dan telah dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman, mengingat rencana jangka panjang pembangunan masjid di lokasi itu. Namun, polemik meluas menjadi isu penggusuran sekolah secara sepihak, yang kemudian memicu gugatan hukum terhadap Pemkot Depok pada tahun 2023. Akibat tekanan publik dan polemik yang terus berkembang, Gubernur Jawa Barat akhirnya membatalkan alokasi dana pembangunan masjid di APBD Provinsi 2023. Sementara itu, Pemkot Depok tetap menyampaikan bahwa relokasi SDN Pocin 1 didasari pertimbangan keselamatan siswa, telah melalui proses sosialisasi, dan memperoleh dukungan dari berbagai tokoh masyarakat. Atas gugatan tersebut, Pemkot menyampaikan jawaban hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada 23 Januari 2024, Pemkot Depok dinyatakan menang dalam perkara sengketa SDN Pondok Cina 1 berdasarkan amar putusan Nomor: 314/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, yang menguatkan putusan sebelumnya dari PTUN Bandung Nomor: 44/G/TF/2023/PTUN.BDG tertanggal 11 September 2023. Berdasarkan putusan tersebut dan hasil kajian, Pemerintah Kota Depok kembali mengalokasikan anggaran pembangunan Masjid di Margonda dalam RAPBD 2025. Usulan tersebut telah disetujui oleh DPRD dan disahkan melalui Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025. Rencana yang sudah matang itu, tiba-tiba diubah walikota yang baru. Pada rangkaian peringatan HUT Kota Depok di bulan April 2025, Wali Kota Depok Dr. Drs. H. Supian Suri, MM, menyampaikan rencana pendirian Sekolah Inklusi atau Rumah Didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di eks lahan SDN Pondok Cina 1, meniru konsep Rumah Anak Prestasi di Surabaya. Pernyataan tersebut memicu respons dari Fraksi PKS DPRD Kota Depok dalam laporan reses bulan Mei 2025. Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah (Dapil Cilodong–Tapos), menyampaikan interupsi pada rapat paripurna yang meminta klarifikasi terkait wacana pembatalan pembangunan masjid dan pengalihannya menjadi sekolah inklusi. Pernyataan ini kemudian menjadi perhatian publik, dan sejumlah Ormas Islam yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Ormas-Ormas Islam Kota Depok menyampaikan aspirasi mereka kepada Fraksi PKS (pada 5 Juni 2025). Mereka meminta Fraksi PKS terus mengawal pembangunan masjid ini. Rencana Senin ini (16/6) akan diadakan rapa tantara pihak Walikota dan DPRD Depok tentang kelanjutan rencana pembangunan ini. Apakah akan membangun rumah didik untuk anak berkebutuhan khusus atau melanjutkan pembangunan Masjid Margonda. Masyarakat Depok menunggu. [] Nuim Hidayat

SHARE:

Artikel Terkait

Pak Wali, Kami Menunggu Pembangunan Masjid di Jalan Margonda

Wamenag: Berjasa Besar pada NKRI, Ormas Islam Harus Diperkuat dan Dikembangkan

MUI dan Ormas Islam Keluarkan Rekomendasi Lawan Islamofobia

Harapan untuk Walikota Depok yang Baru