Wakil Wantim MUI: Kemandiriannya Teruji Sejak 1912, Muhammadiyah Tak Boleh Diam terhadap Kezaliman
“Amar makruf dan nahi munkar harus ditegakan secara pararel dan seimbang,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Kiai Muhyiddin, persyarikatan juga dituntut untuk berperan menjadi jubir dan pelayan umat Islam negeri ini.
“Bahkan siap berbeda sikap dengan kebijkan rezim yang tak berpihak kepada rakyat dan cenderung tunduk kepada kekuatan oligarkis busuk yang hanya mengutamakan kepentingan bisnis mereka,” jelasnya.
Ia mengingatkan, para kader Muhammadiyah yang ada di partai politik dan di semua instansi pemerintahan dan swasta punya tanggung jawab moral dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran tanpa rasa takut kehilangan jabatan dan persekusi dari penguasa.
“Umat Islam dan bangsa Indonesia punya harapan besar agar Kepengurusan Muhammadiyah 2022/2027
bisa berperan maksimal dalam melakukan reformasi total tanpa keraguan,” tandas Kiai Muhyiddin.
red: adhila
