Wakil Wantim MUI: Vaksin Berbayar Tidak Pancasilais
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi mengritik langkah program vaksinasi berbayar atau gotong royong bagi masyarakat.
“Menyikapi rencana pemerintah tentang vaksinasi berbayar dengan berbagai alasan apologistik dan subyektif, kami menilai kebijakan tersebut tidak Pancasilais dan cenderung membiarkan rakyat semakin menderita,” kata Kiai Muhyiddin melalui pernyataannya kepada Suara Islam Online, Senin (12/7/2021).
Lebih dari itu, Kiai Muhyiddin menilai langkah tersebut bisa menciptakan kekacauan nasional dan membuka peluang terciptanya instabilitas nasional.
Baca juga: Kemenkes: Harga Lengkap Vaksin Sinopharm Berbayar Rp879.140 Per Orang
Menurutnya, kebijakan vaksin berbayar sama dengan menggali kuburan bagi warga miskin. “Itu sangat biadab dan harus ditolak demi menjaga kesatuan dan persatuan,” jelasnya.
Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah itu menjelaskan, Islam mengutamakan penyelamatan nyawa dari yang lain. Negara bertanggung jawab menjaga kesehatan rakyatnya.
“Para pemimpin nasional diminta agar menggunakan akal sehat mereka bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk vaksin nasional relatif insignifikan dibanding dengan dana yang dikorupsi dan dijadikan bancakan oleh sebagian para pejabat koruptif,” tutur Kiai Muhyiddin.
Mantan Wakil Ketua Umum MUI ini mengatakan, rakyat saat ini sudah sangat menderita akibat pandemi yang masih masih melanda negara ini.
“Sementara itu publik mengalami frustasi dan kehilangan trust (kepercayaan) kepada kebijakan rezim yang absurd dalam menangani pandemik,” tandas Kiai Muhyiddin.
red: adhila
