Wapres KH Ma’ruf Amin: Khilafah itu Islami, tapi Salahi Kesepakatan Pendiri Bangsa
Jakarta (SI Online) – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mewanti-wanti dalam memperjuangkan aspirasi umat, jangan hal-hal yang menyimpang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Oleh karena itu aspirasi yang kita sampaikan masih dalam bingkai itu, jangan lagi ada perjuangan yang menyimpang dari itu,” ungkap Kiai Ma’ruf saat menghadiri Workshop Nasional Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Jakarta, Sabtu (15/2/2020).
Ia menyebut sepeti aspirasi sistem khilafah. Menurutnya, negara-negara Islam tidak menganut sistem khilafah tapi menyebutnya sebagai mamlakah (kerajaan) seperti Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Qatar dan lain sebagainya.
“Apakah khilafah itu tak Islami? Islami. Tapi bukan berarti Islami itu khilafah, karena kerajaan juga Islam, buktinya Saudi Arabia,” ujar Kiai Ma’ruf.
Indonesia, klaim Kiai Ma’ruf, tidak bisa menggunakan sistem khilafah lantaran para pendiri bangsa telah memiliki kesepakatan untuk berdiri dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kenapa Indonesia tidak boleh khilafah? Karena menyalahi kesepakatan dan kita tidak boleh menyalahi kesepakatan itu,” katanya.
Menurut Kiai Ma’ruf, Indonesia tidak menganut sistem khilafah karena bertentangan dengan kesepakatan para pendiri bangsa.
“Kalau ada orang yang tanya kenapa khilafah itu ditolak, saya bilang tidak ditolak tapi tertolak. Bedanya apa? Kalau ditolak itu bisa masuk kalau tertolak itu tidak bisa masuk karena kita sudah punya kesepakatan,” tandasnya.
red: asyakira/dbs
