Wasekjen MUI: Tritura Seirama dengan Tuntutan MUI
Jakarta (SI Online) – Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Nadjamuddin Ramly sependapat dengan Tiga Tuntutan Rakyat (Trituta) yang disampaikan oleh Gerakan Nasional Peduli Indonesia (GNPI) dalam pertemuan di kantor MUI, Jl Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2020).
“Tuntutannya seirama dengan tuntutan MUI, selaku Wasekjen saya akan melaporkan hasil dialog pada rapat pimpinan MUI,” ujar Nadjamuddin usai pertemuan dengan GNPI.
Dalam pertemuan tersebut, Nadjamuddin menegaskan bahwa Maklumat MUI tentang Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) tidak akan berubah.
“Intinya RUU HIP dan BPIP kita tolak tanpa kompromi, jadi Maklumat MUI itu tidak mungkin kita mundur setapak,” tegasnya.
Sementara itu, koordinator delegasi GNPI KH Muhammad al Khaththath mengatakan, GNPI dibentuk melalui ijtima para Purnawirawan Jenderal dan Ulama beberapa waktu lalu di Bogor.
“Dalam ijtima tersebut dihasilkan Tritura (tiga tuntutan rakyat), yaitu pertama, cabut RUU HIP dan RUU BPIP. Kedua, usut tuntas inisiator RUU HIP. Dan yang ketiga, bubarkan partai yang hendak mengganti Dasar Negara Pancasila 18 Agustus 1945,” kata Ustaz al Khaththath.
GNPI sendiri, kata dia, adalah gerakan untuk menghimpun seluruh elemen masyarakat dari berbagai organisasi dan komunitas baik Islami maupun nasionalis, untuk bersama-sama peduli akan kondisi bangsa yang sudah semakin darurat.
“Kami juga mendukung Masiroh Kubro yang akan dilakukan MUI, kami siap mendukung sepenuhnya,” jelas al Khaththath.
Dalam pertemuan tersebut, selain Ustaz al Khaththath, hadir pula Mayjen (Purn) Budi Sujana, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Eggi Sudjana (advokat senior), Kolonel TNI (Purn) Sugeng Waras, Habib Ahmad al Munawar, Aru Syeif Assadullah (wartawan senior), Subarkah (tokoh 212), Ustaz Hasri Harahap (Ketua FUI Bogor) dan lainnya.
red: adhila
