Soal Pemukiman Ilegal Israel, Akankah Demokrat Melangkah Lebih Jauh dari Sekadar Retorika?

Oleh: Said Arikat (Jurnalis yang berbasis di Washington)

Pergeseran sedang terjadi di Washington. Para senator dari Partai Demokrat bergerak untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam proyek pemukiman E1 Israel, salah satu upaya paling berdampak untuk mengubah lanskap Tepi Barat yang diduduki.

Momentum ini terbilang krusial. Laporan bahwa proyek tersebut mungkin telah ditangguhkan menimbulkan pertanyaan: apakah jeda tersebut mencerminkan perubahan kebijakan yang substansial atau sekadar penundaan taktis?

Sementara itu, Senat bersiap meninggalkan Washington minggu ini, mempersempit ruang tindakan dalam waktu dekat. Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar apakah Partai Demokrat menentang perluasan pemukiman ilegal, melainkan apakah mereka siap mengubah penolakan tersebut menjadi konsekuensi nyata.

Rancangan undang-undang yang diprakarsai pada 23 September oleh Senator Chris Coons, Elizabeth Warren, Ron Wyden, dan Ruben Gallego ini akan menyasar individu serta entitas yang terlibat dalam memfasilitasi pembangunan pemukiman di area E1. RUU ini mendapat setidaknya 10 dukungan dari senator Demokrat dan telah dirujuk ke Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat.

Area E1 terletak di antara Yerusalem Timur yang diduduki dan pemukiman ilegal utama Maale Adumim. Pembangunannya telah lama dipandang oleh para pejabat Palestina, pemerintah asing, dan pendukung solusi dua negara sebagai hal yang sangat krusial. Pembangunan di sana dapat memutuskan kontinuitas wilayah antara bagian utara dan selatan Tepi Barat yang diduduki, sekaligus makin mengisolasi Yerusalem Timur. Oleh karena itu, masalah ini bukan sekadar proyek pemukiman biasa, melainkan apakah geografi Tepi Barat sedang diubah dengan cara yang dapat membuat penentuan nasib sendiri wilayah Palestina menjadi kian sulit diwujudkan.

Dari Kecaman Menuju Akuntabilitas

Undang-undang yang diusulkan akan menjatuhkan sanksi kepada individu dan entitas asing yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan AS telah memfasilitasi pembangunan pemukiman atau kegiatan terkait di E1, termasuk keikutsertaan dalam tender. RUU ini juga menargetkan pihak-pihak yang terlibat dalam mengorganisasi, mendanai, atau memfasilitasi pemindahan warga sipil Israel ke pemukiman ilegal di area tersebut.

Langkah ini menandai pergeseran dari respons tradisional Washington. Sebuah pemerintah dapat mengabaikan protes diplomatik, namun sanksi yang memengaruhi perusahaan, individu, atau akses ke sistem keuangan AS jauh lebih sulit untuk diabaikan. Kendati demikian, tindakan ini masih berupa usulan, prospeknya belum pasti, dan House of Representatives (DPR AS) sedang reses. Kepulangan Senat yang kian dekat berarti peluang politik langsung makin menyempit, meskipun rancangan undang-undang tersebut tetap berlaku selama masa reses.

Oleh karena itu, signifikansinya mungkin sangat bergantung pada apa yang terjadi ketika Kongres kembali bersidang sebagaimana halnya yang terjadi sebelum Senat berlibur.

Apa Arti Sebenarnya dari Jeda Proyek E1?

Laporan bahwa proyek E1 mungkin telah ditangguhkan patut mendapat perhatian, tetapi juga kewaspadaan. Penangguhan, penundaan tender, atau penundaan pelaksanaan tidak serta-merta berarti pembatalan proyek. Langkah ini juga tidak membatalkan perluasan pemukiman yang telah disetujui sebelumnya atau menyelesaikan pertanyaan yang lebih luas mengenai masa depan wilayah Tepi Barat.

Jika proyek E1 sekadar ditangguhkan, Washington seharusnya tidak mengelirukan jeda sementara tersebut sebagai perubahan kebijakan. Namun, jika proyek tersebut benar-benar dihentikan, momen ini memberikan kesempatan untuk menguji apakah tekanan AS dapat membantu mengubah penahanan diri sementara menjadi keputusan yang permanen.

Di sinilah sanksi dapat berperan penting. Signifikansinya tidak terletak pada menghukum proyek setelah terjadi, melainkan menetapkan bahwa ekspansi pemukiman memiliki konsekuensi sebelum prosesnya tidak dapat diubah lagi.

Kontradiksi Sikap Partai Demokrat

Perdebatan di internal Partai Demokrat juga harus berhadapan dengan rekam jejak pemerintahan Joe Biden. Pemerintahan AS berulang kali menyatakan bahwa pemukiman ilegal bertentangan dengan hukum internasional dan merusak prospek solusi dua negara. Namun, penolakan tersebut berdampingan dengan bantuan militer yang terus mengalir dan hubungan strategis yang lebih luas dengan Israel. Dengan demikian, Washington terus menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan negara Palestina, tetapi hanya melakukan sedikit tindakan nyata untuk mencegah perkembangan yang membuat pembentukan negara tersebut makin mustahil.

Kontradiksi itu tidak terbatas pada satu era pemerintahan saja. Pemerintah AS dari masa ke masa sering kali memperlakukan ekspansi pemukiman sebagai hambatan bagi perdamaian, tetapi enggan menggunakan pengaruh besarnya untuk mencegah hal tersebut.

Kendati demikian, iklim politik di internal Partai Demokrat mulai berubah. Makin banyak anggota legislatif dari Demokrat yang menantang berbagai aspek kebijakan Israel, termasuk perluasan pemukiman dan aksi teror pemukim ilegal. RUU sanksi E1 mencerminkan perdebatan yang lebih luas mengenai apakah dukungan terhadap Israel harus diartikan sebagai perlindungan atas kebijakan pemerintah Israel dari sanksi nyata AS.