Parlemen Amerika Kompak Desak Trump Pertahankan Pasukan di Suriah
Washington (SI Online) – Legislator Amerika Serikat –baik dari partai Demokrat maupun Republik– mempertanyakan keputusan Presiden Donald Trump menarik pasukan dari Suriah.
Dilansir JPNN (20/4), disebutkan, dalam dengar pendapat yang berlangsung di House of Representative Rabu, legislator mempertanyakan bagaimana AS bisa mengalahkan ISIS, membuat Suriah stabil tanpa Assad, serta memastikan Rusia dan Iran tak menguasai negara tersebut jika AS menarik pasukan.
Pembicaraan serupa juga dibahas dalam paparan militer Selasa malam (17/4). ”Tanpa militer dan strategi diplomatik, pemerintah seakan ingin menyerahkan Suriah ke Assad, Rusia, dan Iran,” ujar Senator Lindsey O. Graham dari Partai Republik.
Trump berencana menyerahkan masalah Suriah ke tangan negara-negara Arab. Pembicaraan dengan Arab Saudi telah dilakukan. Saudi pun setuju mengirim pasukan ke Suriah, tapi finalisasi kesepakatan dengan AS masih belum ada.
Saudi sendiri sudah lama pengin terlibat langsung dalam perang Syria. Pasalnya, ada Iran di kubu Presiden Bashar Al Assad. ”Kami sedang mendiskusikan hal ini dengan AS. Sejak awal krisis Suriah, kami ingin mengirimkan pasukan ke sana,” ujar Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al Jubeir.
Saudi pernah menawarkan diri saat periode kepemimpinan Barack Obama. Tapi, saat itu tawaran tersebut tak digubris oleh Obama. Jika Saudi masuk, Suriah bisa menjadi medan perang proxy dengan Iran. Sama halnya dengan Yaman.
Sangat mungkin AS menawari Saudi menjadi bagian dari Major Non-NATO Ally (MNNA). Itu adalah kelompok negara-negara sekutu AS yang bukan anggota NATO.
Mereka yang tergabung dalam MNNA bisa mendapatkan berbagai keuntungan kerja sama militer dengan Negeri Paman Sam tersebut. Status itu bisa menjadi jaminan keamanan AS untuk Saudi di masa depan
Negara-negara lain yang terlibat perang Suriah juga sudah memetakan langkah. Kini Iran tak lagi menggunakan dolar AS (USD) untuk transaksi luar negerinya. Mereka beralih ke euro. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet Rabu. Itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan dan mengantisipiasi fluktuasi nilai tukar mata uang rial Iran terhadap dolar AS.
Red : msa
Sumber : jpnn